Basuki: Normalisasi atau Naturalisasi, yang Penting Eksekusi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X (ketiga kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat meresmikan Bendung Kamijoro, Kulonprogo, D.I Yogyakarta, Selasa 31 Desember 2019. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

    Presiden Joko Widodo (bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X (ketiga kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat meresmikan Bendung Kamijoro, Kulonprogo, D.I Yogyakarta, Selasa 31 Desember 2019. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ia tidak mempermasalahkan istilah normalisasi atau naturalisasi sungai. 

    Menurut dia, yang paling penting adalah eksekusinya. "Buat saya mau naturalisasi mau normalisasi dikerjakan gitu. Jangan enggak dikerjakan," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.

    Naturalisasi merupakan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan banjir. Meski mirip dengan normalisasi yaitu menata bantaran sungai, Anies lebih menekankan ruang terbuka hijau di bibir kali.

    Selain itu, kata Basuki, dalam normalisasi atau naturalisasi sungai perlu perlebaran. Jika tak ada pelebaran sungai maka tidak menyelesaikan masalah banjir.

    Terkait naturalisasi Sungai Ciliwung, Basuki mengatakan pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap pembangunannya. Sementara pemerintah daerah yang bertugas membebaskan lahan.

    Basuki mengatakan, pemerintah tidak bisa melanjutkan naturalisasi Sungai Ciliwung yang tersisa 17 kilometer karena pembebasan lahan belum beres. "Makanya yang ini belum bisa karena Pemerintah Provinsi belum membebaskan lahan," katanya.

    Sebelumnya, Basuki dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat berbeda pendapat soal banjir besar yang kini melanda wilayah Jabodetabek. Basuki menilai normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer harus dilanjutkan. Saat ini, kata dia, baru 16 kilometer yang selesai dinormalkan.

    Anies punya pandangan berbeda soal mengatasi banjir Jakarta. Menurut Anies, banjir disebabkan karena tidak adanya pengendalian air yang masuk dari selatan ke Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.