TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ia tidak mempermasalahkan istilah normalisasi atau naturalisasi sungai.
Menurut dia, yang paling penting adalah eksekusinya. "Buat saya mau naturalisasi mau normalisasi dikerjakan gitu. Jangan enggak dikerjakan," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.
Naturalisasi merupakan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan banjir. Meski mirip dengan normalisasi yaitu menata bantaran sungai, Anies lebih menekankan ruang terbuka hijau di bibir kali.
Selain itu, kata Basuki, dalam normalisasi atau naturalisasi sungai perlu perlebaran. Jika tak ada pelebaran sungai maka tidak menyelesaikan masalah banjir.
Terkait naturalisasi Sungai Ciliwung, Basuki mengatakan pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap pembangunannya. Sementara pemerintah daerah yang bertugas membebaskan lahan.
Basuki mengatakan, pemerintah tidak bisa melanjutkan naturalisasi Sungai Ciliwung yang tersisa 17 kilometer karena pembebasan lahan belum beres. "Makanya yang ini belum bisa karena Pemerintah Provinsi belum membebaskan lahan," katanya.
Sebelumnya, Basuki dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat berbeda pendapat soal banjir besar yang kini melanda wilayah Jabodetabek. Basuki menilai normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer harus dilanjutkan. Saat ini, kata dia, baru 16 kilometer yang selesai dinormalkan.
Anies punya pandangan berbeda soal mengatasi banjir Jakarta. Menurut Anies, banjir disebabkan karena tidak adanya pengendalian air yang masuk dari selatan ke Jakarta.
