Presiden PKS Minta Anies Tak Baper Dikritik Soal Banjir

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden PKS Sohibul Iman ditemui seusai meninjau titik terjadinya banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat, 3 Januari 2020. TEMPO/Putri.

    Presiden PKS Sohibul Iman ditemui seusai meninjau titik terjadinya banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat, 3 Januari 2020. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak terbawa perasaan atas pelbagai kritik yang dilontarkan terkait banjir di ibu kota. Sohibul mengatakan kritik itu harus didengar untuk berbenah.

    "Enggak boleh ada hard feeling atau baper, terima saja, sebagai bagian introspeksi," kata Sohibul saat ditemui di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat, 3 Januari 2020.

    Sohibul mengatakan seorang pemimpin wajar dikritik atas kinerjanya. Ketika tidak mengerjakan sesuatu dengan baik, kata dia, lazim saja jika pemimpin mendapat kritik.

    Sebagai partai pengusung Anies di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, Sohibul juga mengaku bersyukur dan berterima kasih dengan adanya kritik-kritik tersebut. "Boleh jadi ketika PKS menegur Pak Anies tak mempan, mungkin oleh rakyat ditegur mempan. Jadi kami berterima kasih," ujar dia.

    Sohibul juga menyampaikan kritik partainya untuk Anies. Saat meninjau lokasi banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, ia menilai perlunya normalisasi Kali Sunter untuk penanggulangan banjir di masa mendatang.

    "Kebetulan sekarang saya kunjungannya ke sini. Kami minta (normalisasi Kali Sunter), tapi secara umum seluruh kali yang ada di DKI harus dinormalisasi," ujar Sohibul.

    Anies Baswedan dihujani kritik akibat banjir yang melanda ibu kota di hari pertama tahun 2020. Pengamat tata kota Yayat Supriatna, misalnya, menilai Pemerintah DKI lambat melakukan pembaharuan tata kota dalam hal drainase (urban renewal).

    Mantan Menteri Pendidikan itu juga bersilang pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono soal penyebab banjir. Basuki menyebut Pemerintah DKI belum merampungkan normalisasi Sungai Ciliwung. Dari 33 kilometer yang harus dinormalisasi, DKI baru menyelesaikan 16 kilometer di antaranya.

    Sohibul pun meminta semua pihak tak saling menyalahkan soal terjadinya banjir ini. Dia menyinggung normalisasi sungai besar secara umum memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun pembebasan lahannya menjadi tugas pemerintah daerah. "Karena itu menurut saya kedua pihak hand in hand, bekerja sama tidak saling menyalahkan. Enggak enaklah didengar warga yang lagi kesusahan kok bertengkar gitu, bukannya ngurusin rakyat," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.