TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat Yandri Susanto berjanji bakal segera membahas dan merampungkan Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana. Hal ini disampaikan Yandri menyusul terjadinya banjir yang melanda Jabodetabek dan sejumlah wilayah Indonesia di awal tahun ini.
Yandri mengatakan RUU Penanggulangan Bencana ini sudah diusulkan masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020. DPR akan mengesahkan Prolegnas prioritas di awal masa sidang berikutnya yang dimulai 13 Januari mendatang.
"Insya Allah dalam sebulan dua bulan ini RUU itu akan kami selesaikan," kata Yandri melalui telepon, Jumat, 3 Januari 2020.
Yandri menjelaskan beleid itu akan memperkuat peran dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melakukan upaya komprehensif kebencanaan dari hulu hingga hilir. Selama ini, kata dia, BNPB masih bergerak ibarat pemadam kebakaran kala terjadi bencana.
Jika RUU itu disahkan, kata Yandri, BNPB akan memiliki kewenangan melakukan pemetaan potensi bencana, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat bawah. Penanggulangan bencana yang diatur dalam draf ini bukan hanya banjir, tetapi juga kebakaran hutan, longsor dan lainnya.
Yandri meyakini dampak bencana bisa diminimalisasi jika penanggulangan dan pencegahan sudah dilakukan dengan tepat. "Kalau pun nanti kalau sudah dilakukan itu semua pencegahan tetapi masih ada bencana saya kira enggak akan sedahsyat sekarang ini akibatnya," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.
Komitmen senada sebelumnya disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. Puan mengatakan DPR akan membantu dari sisi yang memang menjadi kewenangan lembaga legislatif tersebut. "DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan Banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan legislasi," kata Puan lewat keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2020.
