KPK Minta Agar Pegawai Tetapnya Tak Dites untuk Dapat Status ASN

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan perdana kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2019.  Ali Fikri bertugas sebagai Jubir KPK di bidang penindakan. TEMPO/Imam Sukamto

    Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan perdana kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2019. Ali Fikri bertugas sebagai Jubir KPK di bidang penindakan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara.

    Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan dalam rancangan PP itu, KPK meminta agar pegawai tetap tak perlu menjalani tes ulang untuk mendapatkan status ASN. Sebab, kemampuan mereka sudah teruji dalam tes masuk ke KPK. Tes, kata dia, hanya ditujukan kepada pegawai tidak tetap.

    Rancangan itu diajukan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak 12 Desember 2019. Menurut Ali, sejauh ini PP buatan KPK itu belum mendapatkan respons.

    "Kami sudah mengajukan rancangan peraturan pemerintahan di dalamnya itu terkait dengan peralihan status," kata Ali di kantornya, Kamis, 2 Januari 2020.

    Perubahan status pegawai KPK merupakan amanat revisi UU KPK nomor 19 tahun 2019. Perubahan status ini membuat sejumlah pegawai was-was karena khawatir independensinya terganggu. Sejumlah pegawai KPK sudah menyatakan mundur gara-gara perubahan ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...