Bamsoet Kritik Penanganan Banjir Jabodetabek

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedagang beristirahat di lapak dagangannya yang tergenang banjir di lantai dasar Pasar Jatinegara, Jakarta, Kamis 2 Januari 2020. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 Januari 2020, terdapat 63 titik banjir di wilayah DKI Jakarta dan secara keseluruhan terdapat 169 titik banjir untuk Jabodetabek dan Banten. Tempo/Tony Hartawan

    Pedagang beristirahat di lapak dagangannya yang tergenang banjir di lantai dasar Pasar Jatinegara, Jakarta, Kamis 2 Januari 2020. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 Januari 2020, terdapat 63 titik banjir di wilayah DKI Jakarta dan secara keseluruhan terdapat 169 titik banjir untuk Jabodetabek dan Banten. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Debat Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Anies Baswedan soal penanganan banjir Jabodetabek memicu kritik dari Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

    Bamsoet meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi mengatasi banjir di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Menurut Bamsoet, musibah banjir kali ini menjadi tamparan bagi para penyelenggara negara. Ketua MPR ingin jangan ada ego sektoral yang membuat rakyat menjadi korban.

    "Gotong royong yang ditunjukkan oleh warga sepatutnya ditiru oleh para pejabat publik," kata Bamsoet hari ini, Kamis, 2 Januari 2020.

    Bamsoet menerangkan bahwa Indonesia sudah 74 tahun merdeka namun banjir masih saja menimpa. Padahal, daerah Jabodetabek adalah kawasan vital Indonesia.

    Bamsoet berharap jangan ada lagi perdebatan dalam penanganan banjir, seperti normalisasi atau naturalisasi sungai.

    Menteri Basuki beda pendapat dengan Anies soal penanganan banjir. Basuki menilai normalisasi sungai di Jakarta baru sepanjang 16 kilometer dari seharusnya 33 km.

    Adapun Anies berpendapat, banjir melanda Jakarta karena debit air yang berlebihan datang dari Selatan Jakarta.

    Bamsoet menjelaskan pemerintah pusat berencana membangun prasarana pengendalian banjir di empat sungai, yakni Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

    Proyek tersebut terkendala pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    Tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, Ketua MPR Bamsoet menuturkan, mustahil musibah banjir bisa diminimalisasi.

    Politikus Partai Golkar pun itu meyakini baik pemerintah pusat maupun daerah sudah memiliki rencana kerja menangani banjir. Tinggal bagaimana koordinasi agar tidak saling berseberangan dan berbenturan.

    Berdasarkan komunikasinya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), TNI, Polri, jajaran pemerintah, serta daerah seluruh kekuatan sudah terjun langsung melakukan penyelamatan.

    "Kita punya banyak sekali orang-orang cerdas, misalnya di BMKG. Jika hujan lebat debit air akan naik, jangan sampai warga terkena banjir."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...