Ketua DPR Janji Bantu Atasi Banjir Lewat Legislasi dan Anggaran

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri), Kapolri Komjen Pol Idham Azis (ketiga kanan), Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri), Azis Syamsuddin (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), dan Muhaimin Iskandar (kanan) berfoto bersama dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. DPR RI dalam Rapat Paripurna tersebut menetapkan Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Tito Karnavian. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri), Kapolri Komjen Pol Idham Azis (ketiga kanan), Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri), Azis Syamsuddin (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), dan Muhaimin Iskandar (kanan) berfoto bersama dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. DPR RI dalam Rapat Paripurna tersebut menetapkan Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Tito Karnavian. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berjanji membantu upaya penanggulangan banjir melalui fungsi-fungsi yang bisa dilakukan Dewan, di antaranya anggaran dan legislasi. "DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan Banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan legislasi." Puan menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2020. Hal ini disampaikan Puan menanggapi banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dua hari terakhir ini.

    Sejumlah stakeholder yang mengurusi penanggulangan dan penanganan banjir di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan pemerintahan daerah. Kecuali pemerintah daerah, instansi-instansi itu merupakan mitra DPR.

    Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam menangani banjir yang mengancam Jabodetabek. Menurut dia, upaya pencegahan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

    Puan berpendapat pemerintah pusat harus mempelopori upaya-upaya itu. "Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor," kata politikus PDIP ini.

    Banjir melanda Jabodetabek kemarin pagi, Rabu, 1 Januari 2020 akibat hujan ekstrem sejak 31 Desember 2019. Data BNPB mencatat, titik banjir terbanyak terdapat di Bekasi. Ada 32 titik banjir di Kabupaten Bekasi dan 53 titik di Kota Bekasi. Sedangkan titik banjir di DKI Jakarta sebanyak 63 titik.

    Puan juga menyampaikan dukacita mendalam dan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam bencana banjir ini. BNPB menyatakan, hingga pagi ini tercatat ada 16 korban meninggal karena banjir di Jabodetabek.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.