Pakar Hukum Sarankan Indonesia Hadir Secara Fisik di ZEE Natuna

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Susi Pudjiastuti menaiki perahu dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada 15-16 April 2019. Dalam kunjungan ini, menteri Susi mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung sebagai salah satu pulau terluar Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara. KKP

    Menteri Susi Pudjiastuti menaiki perahu dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada 15-16 April 2019. Dalam kunjungan ini, menteri Susi mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung sebagai salah satu pulau terluar Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara. KKP

    TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan otoritas Indonesia berkepentingan memperlihatkan kehadirannya secara fisik di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna. Ini terkait kapal Penjaga Pantai Cina yang memasuki ZEE Indonesia di perairan Natuna.

    Kehadiran secara fisik wajib dilakukan oleh pemerintah karena dalam konsep hukum internasional klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim di atas peta atau melakukan protes diplomatik, tetapi harus ada penguasaan secara efektif ," ujar Hikmahanto Juwana melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 31 Desember 2019.

    Penguasaan efektif dalam bentuk kehadiran secara fisik, menurut dia, penting diupayakan. Sebab dalam Perkara Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia melawan Malaysia, Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas dasar tersebut.

    Karena itu yang dibutuhkan tidak sekedar protes diplomatik oleh pemerintah Indonesia, tetapi kehadiran secara fisik otoritas perikanan Indonesia di ZEE Indonesia, mulai dari KKP, TNI AL dan Bakamla.

    Para nelayan Indonesia pun harus didorong oleh pemerintah untuk mengeksploitasi ZEE Natuna. Bahkan, menurut Hikmahanto, para nelayan Indonesia pun dalam menjalankan aktifitas harus diberi pengawalan oleh otoritas Indonesia. Pengawalan ia anggap perlu dilakukan karena para nelayan kerap mengalami penghalauan atau pengusiran dari Penjaga Pantai Cina.

    Menurut Hikmahanto, sikap pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang sudah melakukan protes diplomatik ke pemerintah Cina serta memanggil Dubes China untuk Indonesia, sudah tepat.

    Namun, ia memperingatkan, bahwa protes diplomatik oleh Kemlu tidak akan berpengaruh pada aktivitas para nelayan dan tindakan Penjaga Pantai Cina memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna.

    Keadaan itu dikarenakan keberadaan ZEE Natuna tidak dianggap ada oleh Cina. "Justru yang dianggap ada adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan Cina," kata Hikmahanto.

    Cina, kata dia, akan terus melindungi nelayan-nelayannya untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah yang diklaim Indonesia sebagai ZEE Natuna. Bahkan, Penjaga Pantai Cina akan mengusir dan menghalau nelayan-nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.