Alih Status Jadi ASN, KPK Siapkan Tes Untuk Pegawai Tetap

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nurul Ghufron merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Nurul juga kerap menulis karya ilmiah dengan tema pidana korupsi. Sebelum menjadi dosen, ia juga punya pengalaman sebagai pengacara. Nurul terakhir melaporkan LHKPN pada 23 April 2018. Total harta kekayaannya sebesar Rp. 1.832.777.249.TEMPO/M Taufan Rengganis

    Nurul Ghufron merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Nurul juga kerap menulis karya ilmiah dengan tema pidana korupsi. Sebelum menjadi dosen, ia juga punya pengalaman sebagai pengacara. Nurul terakhir melaporkan LHKPN pada 23 April 2018. Total harta kekayaannya sebesar Rp. 1.832.777.249.TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, JakartaWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan lembaga antikorupsi ini akan mengadakan tes terhadap para pegawai dalam proses peralihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    "Substansi materi tesnya itu KPK yang menentukan agar sesuai dengan kriteria tugas dan fungsi KPK," ujar Ghufron, Selasa, 31 Desember 2019.

    Ghufron mengatakan tahapan tes tersebut juga akan diproses sendiri oleh KPK dalam rangka menjaga independensi para pegawai. Saat ini, materi mengenai tes tengah disusun oleh tim Biro Sumber Daya Manusia KPK.

    "Jadi masih diatur dan disusun jadwalnya, belum mulai," ujar pria yang sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

    Ghufron mengatakan bahwa tes tersebut nantinya akan diikuti oleh seluruh pegawai tetap KPK yang belum menjadi ASN.

    "Semua pegawai tetap yang bukan ASN. Kalau sudah ASN ya tidak perlu," kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa proses penyaringan pegawai yang akan alih status menjadi ASN diserahkan sepenuhnya kepada KPK.

    "Mau ada tes terbuka, ada pemisahan jabatan, misalnya, humas dengan jubir itu adalah rumah tangga masing-masing," ucap Tjahjo di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.