Pilkada Serentak, Situasi Politik 2020 Diprediksi Sangat Dinamis

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyatakan tren Indeks Demokrasi Indonesia terus naik dan diperkirakan ada perbaikan sistem politik dan pendidikan politik masyarakat pada 2020. “Sehingga, kondisi politik akan sangat dinamis," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Desember 2019. Hal ini tak terlepas dari akan diselenggarakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada Serentak.

    Menjelang Pilkada Serentak, mengatakan pendidikan politik masyarakat akan meningkat. Apalagi Pilkada akan melibatkan sekitar 107 juta pemilih atau 68 persen dari total pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019. Ia yakin Pilkada serentak akan membuat masyarakat semakin dewasa berpolitik.

    Menurut Bahtiar bahwa pekerjaan paling besar adalah soal pendidikan politik. Pendidikan politik menurutnya melibatkan banyak faktor dan memiliki aspek yang sangat luas. "Akan muncul pertarungan ide dan gagasan di ruang publik maupun parlemen sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat."

    Selain Pilkada Serentak, Bahtiar mengatakan dinamika politik lain yang tidak kalah menyita perhatian publik, akan muncul dari pembahasan sejumlah Undang-Undang. Beberapa yang akan dibahas adalah UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Pilkada, UU MD3, dan UU Pemda.

    Ia memperkirakan akan ada simplifikasi atau penyederhanaan atau semacam omnibus law regulasi bidang politik. “Penyederhaaan regulasi di bidang politik bertujuan untuk menata sistem politik agar lebih baik dan lebih sehat."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.