Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diduga Nama PDIP Muncul di Kasus Suap Kuota Impor Bawang Putih

image-gnews
Anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat 9 Agustus 2019. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Nyoman diduga meminta fee sebesar Rp 3,6 miliar dan Rp 1.700 hingga Rp 1.800 per kilogram dari pengurusan izin impor bawang putih dengan kuota 20 ribu ton untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh CSU alias Afung.  TEMPO/Subekti
Anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat 9 Agustus 2019. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Nyoman diduga meminta fee sebesar Rp 3,6 miliar dan Rp 1.700 hingga Rp 1.800 per kilogram dari pengurusan izin impor bawang putih dengan kuota 20 ribu ton untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh CSU alias Afung. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditengarai muncul dalam pusaran dugaan suap kuota impor bawang putih. Cerita ini bermula ketika Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanya kepada politikus PDIP I Nyoman Dhamantra soal nama Tatam.

"Saksi kenal Tatam?" tanya jaksa KPK pada Kamis, 28 November 2019.

"Kenal," jawab Nyoman.

"Beliau siapa?" tanya jaksa kembali.

"Putranya Bu Mega," kata Nyoman.

Tatam yang dimaksud diduga merujuk kepada Rizky Pratama, putra dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hari itu, Nyoman bersaksi dalam sidang dakwaan Direktur PT Cahaya Sakti Agro, Chandy Suandra alias Afung, dan dua swasta, Doddy Wahyudi dan Zulfikar. Ketiganya didakwa memberikan suap Rp 2 miliar kepada Nyoman untuk mendapatkan izin kuota impor 20 ribu ton bawang putih tahun 2019.

Dalam dokumen persidangan yang diperoleh Tempo, Afung membeberkan mengenai kronologi kasus yang menjeratnya. Pria kelahiran Bangka ini mengaku juga pernah mengakali impor bawang putih untuk tahun 2018.

Dengan bantuan Dody Wahyudi, Afung mengaku menggunakan jatah kuota impor milik lembaga negara non pemerintahan. Afung dijanjikan kuota impor hingga 50 ribu ton, namun yang terealisasi hanya 20 ribu ton. Namun, dari pengurusan impor itu, Afung mengalami kerugian. Bahkan ia berseteru dengan orang yang membantunya mengurus izin impor. 

Setelah pecah kongsi ini, Dody menawarkan jalur lain kepada Afung untuk mengurus kuota impor bawang. Menurut Afung, pada Juli 2019, Dody menawarkan pengurusan impor melalui Nyoman.

“Waktu itu yang bersangkutan mengatakan ada bapak Nyoman Dhamantra anggota DPR Komisi 6, orangnya Mas Tatam, anaknya Bu Mega yang bisa membantu mengurus RIPH dan SPI Bawang putih menggunakan jatahnya PDIP,” kata Afung seperti dikutip dari dokumen persidangan.

Pengurusan impor bawang putih yang dimaksud ini yakni memudahkan memperoleh Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya, Afung dan Dody bertemu di sebuah restoran pada akhir Juli 2019. Dalam pertemuan itu, mereka membahas permintaan uang terkait izin impor 2019. Sebelum pertemuan, Dody mengirim pesan WhatsApp ke Afung bahwa dirinya telah bertemu dengan Elviyanto, Mirawati Basri, Nyoman, dan Zulfikar.

Dalam pertemuan, Dody menyampaikan bahwa orang-orang itu meminta Rp 2 miliar untuk mengunci kuota impor. Afung sempat menolak membayar karena orang-orang tersebut belum mengantongi RIPH dan SPI. Dody meyakinkan Afung bahwa ada orang ketiga yang bersedia menalangi duit itu. Namun, akhirnya, Afung menyerahkan keputusan kepada Dody.

Pertemuan ketiga dilakukan pada 7 Agustus 2019 di restoran Lantai L Hotel Pullman. Pertemuan dihadiri oleh Afung, Dody dan Direktur Operasional PT Pertani Lalan Sukmaya. Pada saat itulah, Dody menyampaikan bahwa uang sebesar Rp 2 miliar untuk pengurusan RIPH dan SPI terkait kuota impor bawah putih telah berpindah tangan. Dody menunjukan bukti transfer berupa selembar tanda bukti penyetoran uang dari Bank BCA ke rekening tanpa nama penerima.

Setelahnya pertemuan itu membahas lahan penanaman bawang putih oleh PT Pertani yang menjadi syarat terbitnya RIPH. Saat akan membayar tagihan makanan pukul 21.30, tim KPK menciduk ketiganya.

Sebelum menangkap Afung, tim KPK lebih dulu menangkap Mirawati Basri, Elviyanto, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Dari penangkapan itu, KPK menyita bukti transfer dari Dody kpeada rekening seorang kasir di Money Changer Indocev. Terakhir, KPK menangkap Nyoman di Bandara Soekarno-Hatta pada 8 Agustus 2019. Nyoman baru saja kembali dari Bali mengikuti Kongres PDIP.

Ditanya saat akan menjalani sidang pada 19 Desember 2019, Afung membenarkan bahwa pernah ditawari jatah impor oleh Dody. Namun, ia mengatakan tak mengetahui kebenaran bahwa jatah itu merupakan milik PDIP. “Benar enggaknya kami tidak tahu, A1 apa enggak kami tidak tahu,” kata Afung.

Adapun Dody pada kesempatan yang sama mengatakan kuota yang ia tawarkan kepada Afung merupakan bentuk kerja sama. Ia mengatakan berkomunikasi dengan Mirawati untuk mendapatkan arahan cara mengurus impor bawang. “Itu kerja sama, karena kita enggak punya pengalaman maka kita minta arahan dari orang lain,” kata dia.

Dody membantah pernah membahas kuota impor dengan Nyoman ataupun menawarkan jatah milik PDIP kepada Afung. “Enggak benar, enggak ada itu,” kata dia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tak memiliki kuota terkait impor. Ia mengatakan nama PDIP dicatut. “Apa yang disampaikan Dody adalah sesuatu yang tidak berdasar dan muncul karena praktek mengatasnamakan partai yang sudah lama dicegah oleh partai,” kata Hasto 19 Desember 2019.

Hasto pun mengatakan Dody hanya mencatut nama Tatam. "Mas Tatam ini sosok pendiam, tidak memiliki ketertarikan ataupun bisnis terkait hal tersebut," kata Hasto.  

Ia mengatakan yang dilakukan Nyoman adalah pelanggaran serius. Maka itu, kata dia, PDIP langsung memecat Nyoman dan tidak memberikan bantuan hukum. “Mereka yang mengatasnamakan partai terlibat dalam kegiatan impor, tidak hanya melanggar sikap ideologis partai, namun telah merusak jati diri dan martabat partai sehingga layak mendapat sanksi pemecatan,” katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

12 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

12 jam lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

14 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

14 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

16 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

19 jam lalu

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berbicara kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

MKMK memutuskan Hakim Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas dugaan terafiliasi PDIP.


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

2 hari lalu

Presiden Jokowi  memberikan keterangan pers usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah,  pada Selasa, 26 Maret 2024. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

Jokowi mengatakan harga beras di pasar tersebut terpantau sebesar Rp 13.000 per kilogram.


Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

2 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto menyebut adanya operasi politik untuk mengecilkan suara PPP di Pemilu 2024. Hasto juga memberi sinyal kembali berkoalisi dengan PPP.