Soal Kasus Novel Baswedan, Mahfud Md: Buktikan di Pengadilan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan digelandang menuju mobil tahanan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu, 28 Desember 2019.  Kepolisian memindahkan pelaku yang diduga melakukan penyiraman terhadap Novel Baswedan dari rutan Polda Metro Jaya ke Rutan Bareskrim. pelaku ada dua orang dengan inisial RM dan RB. Pelaku merupakan anggota Polri aktif. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan digelandang menuju mobil tahanan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu, 28 Desember 2019. Kepolisian memindahkan pelaku yang diduga melakukan penyiraman terhadap Novel Baswedan dari rutan Polda Metro Jaya ke Rutan Bareskrim. pelaku ada dua orang dengan inisial RM dan RB. Pelaku merupakan anggota Polri aktif. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md meminta segala pro-kontra, termasuk keraguan yang muncul terkait penyerang Novel Baswedan dibuktikan di pengadilan.

    "Apa pun yang ditemukan pasti ada yang bertepuk karena senang, pasti ada yang mengkritik. Itu bagian dari kritik," kata Mahfud, di Markas Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Jakarta, Senin, 30 Desember 2019.

    Menurut Mahfud, pro-kontra yang muncul di masyarakat merupakan kewajaran, tetapi semestinya pengadilan diberi kesempatan menjawab keraguan yang muncul.

    "Tidak apa-apa, nanti dibuka saja di pengadilan. Keanehan itu kan ada rumusnya, ketika menemukan sketsa, misalnya, dari sekian kotak-kotak, sekian titik itu, 388, 338, dari empat ratus titik itu cocok," katanya.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu yakin pengadilan mampu mengungkap kasus tersebut dan menjawab keraguan. Misalnya, perbedaan sketsa dengan wajah penyerang.

    Selain itu, Mahfud menegaskan pengadilan juga tidak akan bisa diintervensi kepolisian meskipun pelakunya adalah anggota Polri aktif. "Pengadilan bukan anak buahnya polisi, pengadilan enggak bisa didikte, kejaksaan juga bukan anak buahnya polisi," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.