Kilas 2019: Pecah Telor, Puan Ketua DPR Perempuan Pertama

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Puan Maharani menerima palu Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Dalam Rapat tersebut Puan Maharani dilantik menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR Puan Maharani menerima palu Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Dalam Rapat tersebut Puan Maharani dilantik menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, JakartaPutri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, menjadi Ketua DPR pertama sepanjang masa. Puan dilantik menjadi Ketua DPR pada 1 Oktober 2019, berbarengan pengukuhan 575 anggota DPR lainnya.

    Politikus PDIP ini mengaku bangga karena ditunjuk menjadi Ketua DPR. "Pecah telor pimpinan DPR perempuan setelah 70 tahun. Semoga bisa menjadi inspirasi lah," kata Puan Maharani di Ruangan Fraksi PDIP, Lantai 7 Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 1 Oktober 2019.

    Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, posisi Ketua DPR diberikan kepada partai pemenang pemilu. PDIP merupakan partai pemenang Pemilu 2019.

    Selanjutnya posisi wakil ketua DPR akan ditempati perwakilan partai dengan perolehan suara terbanyak berikutnya secara berurutan. Untuk periode ini, jatah wakil ketua DPR diperoleh Golkar, Gerindra, PKB, dan NasDem selaku partai yang masuk lima besar suara terbanyak.

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu maju dari daerah pemilihan Jawa Tengah V yang meliputi Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP itu juga meraup suara terbanyak di Pileg 2019 untuk DPR RI, dengan perolehan 404.034 suara.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2018, saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan memiliki harta Rp 363,7 miliar.

    LKHPN Puan mencantumkan kepemilikan 74 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bali dan Bogor. Punya tanah dan bangunan ditaksir bernilai Rp148,8 miliar.

    Sepuluh kendaraan bermotor ada di garasi milik puteri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini. Mulai dari Mercedes Benz, Volkswagen Beetle dan motor Harley Davidson dengan taksiran nilai Rp 1,5 miliar.

    Harta kekayaan Puan didominasi kepemilikan surat berharga bernilai Rp 208 miliar. Ia juga memiliki harta bergerak lainnya Rp5 miliar, kas dan setara kas senilai Rp 49,5 miliar. Hartanya itu mesti dikurangi dengan utang sejumlah Rp 49,7 miliar.

    Jumlah kekayaan Puan Maharani meningkat signifikan dalam tempo 8 tahun. Menurut data LHKPN KPK, pada 2010 Puan baru memiliki kekayaan berjumlah Rp 34,4 miliar. Saat itu, ia menjabat sebagai Anggota DPR periode 2009-2014. Pada 2012, jumlah hartanya meningkat pesat menjadi Rp 147,1 miliar. Dua tahun berikutnya, saat baru menjabat sebagai Menko PMK, jumlah hartanya kembali meningkat menjadi Rp 162,5 miliar.

    Pada 2017, harta kekayaan Puan meningkat hampir dua kali lipat yaitu Rp 302,7 miliar. Pada saat itu, harta kekayaannya didominasi kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 116,8 miliar, serta surat berharga senilai Rp 114,1 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.