Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman Temukan Sel Napi Korupsi Lapas Cibinong Pakai Shower

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Komisioner Ombdusman RI Adrianus Meliala (kiri) ditemaniKepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Liberty Sitinjak (kanan) ketika menyambangi tempat dirawatnya Setya Novanto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019. Sebelumnya beredar kabar jika mantan ketua DPR ini mendapatkan sel mewah saat ditahan di Lapas Sukamiskin. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari
Komisioner Ombdusman RI Adrianus Meliala (kiri) ditemaniKepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Liberty Sitinjak (kanan) ketika menyambangi tempat dirawatnya Setya Novanto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019. Sebelumnya beredar kabar jika mantan ketua DPR ini mendapatkan sel mewah saat ditahan di Lapas Sukamiskin. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari
Iklan

TEMPO.CO, JakartaOmbudsman Republik Indonesia mempertanyakan pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong memberikan perlakuan berbeda untuk sel narapidana tindak pidana korupsi atau napi korupsi.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat inspeksi mendadak, di Bogor, Jawa Barat, mengatakan, bila mengikuti aturan standar minimum dan ketentuan konvensi dunia mengenai pemasyarakatan memang sebaiknya satu sel diisi satu orang.

"Nah pada konteks dimana ada blok khusus untuk napi tipikor diberikan satu sel satu napi, dan pada yang lain itu satu sel rame-rame, pertimbangannya apa," ujar Adrianus.

Menurutnya, karena lapas di Indonesia memang belum bisa menyediakan satu kamar tahanan per napi, tidak masalah kalau ada napi tertentu yang boleh mendapat sel berbeda sepanjang ada pertimbangan dalam menentukannya.

"Tapi pertimbangannya jangan karena dia napi tipikor lalu diistimewakan, itu tidak boleh. Kalau memang karena faktor usia itu juga bagus, tapi kalau begitu kita harus pastikan bahwa untuk mereka yang non-napi tipikor dan berusia tua juga bisa mendapatkan hal yang sama," kata dia lagi.

Saat inspeksi mendadak pelayanan publik ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Ombudsman menemukan Blok Bravo yang berisi napi tipikor mendapatkan kamar tahanan satu kamar per satu napi.

Pada sel napi korupsi itu juga ditemukan kasur berbeda, ada lemari pakaian, shower pada kamar mandinya, dan setiap kamar memiliki kamar mandi sendiri. Di blok tersebut juga tersedia kipas dan televisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan pada Blok Alfa tempat narapidana umum satu sel dihuni sekitar 10 sampai 25 penghuni lapas.

"Selama ada pertimbangan monggo saja, kita sebagai pengawas itu tentu menghargai sebuah keputusan sepanjang ada tadi, ada pertimbangannya," katanya pula.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan pelayanan lain yang kurang berjalan maksimal, seperti komputer Indeks Kepuasan Masyarakat yang tidak menyala sementara keluarga penghuni lapas masih dalam kunjungan.

Adrianus menyarankan agar Lapas Cibinong segera membenahi beberapa temuan tersebut demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lapas.

"Seperti di Lapas Sukamiskin, kalau situasinya seperti itu kan susah ya, semuanya nanti serba tidak dipercayai. Trust masyarakat kepada Lapas Sukamiskin ini sudah rendah, mumpung Lapas Pondok Rajeg ini baru dapat predikat bagus, maka perlu ada peningkatan," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

1 hari lalu

Petugas menyiapkan beras untuk dijual pada Gerakan Pangan Murah di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis 7 Maret 2024. Pemerintah Kota Ternate bekerja sama dengan Perum Bulog dan Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Ramadhan 1445 Hijriah sekaligus menstabilkan harga dan menekan angka inflasi di daerah itu. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.


Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

1 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.


Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

3 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

Pemerintah diminta untuk mengubah aturan RIPH dan SPI menjadi tarif impor untuk mencegah terjadinya korupsi di pengurusan izin impor.


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

4 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Narapidana Nusakambangan Kabur Jelang Pembebasan Bersyarat, Mengaku Kangen Keluarga di Masa Ramadan

4 hari lalu

Ilustrasi narapidana. shutterstock.com
Narapidana Nusakambangan Kabur Jelang Pembebasan Bersyarat, Mengaku Kangen Keluarga di Masa Ramadan

Seorang narapidana Nusakambangan kabur di masa program asimilasi dan jelang pembebasan bersyarat Agustus mendatang.


Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

4 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) optimistis investasi non-APBN di IKN, Kalimantan Timur, bisa tembus Rp 100 hingga akhir 2024


Napi Kabur dari Lapas Permisan Nusakambangan Ditemukan, Nyebur ke Rawa-rawa

5 hari lalu

Ilustrasi tahanan atau narapidana kabur. shutterstock.com
Napi Kabur dari Lapas Permisan Nusakambangan Ditemukan, Nyebur ke Rawa-rawa

Pergerakan napi kabur dari Lapas Nusakambangan itu terekam kamera CCTV karena dia melewati jalan besar, bahkan sempat ngutang minum kelapa.


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

6 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.