Kemendagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Idrus Marham, Wakil Bupati Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge, Gubernur Papua Lukas Enembe, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal purnawirawan Moeldoko, dab Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu usai bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas penanganan gizi buruk dan campak, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 23 Januari 2018. TEMPO/Friski Riana

    Menteri Sosial Idrus Marham, Wakil Bupati Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge, Gubernur Papua Lukas Enembe, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal purnawirawan Moeldoko, dab Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu usai bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas penanganan gizi buruk dan campak, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 23 Januari 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini belum juga menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge.

    "Hingga saat ini belum ada, kami belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 28 Desember 2019.

    Kabar mundurnya Wakil Bupati Nduga tersebar sejak Selasa 24 Desember 2019. Salah satu akun Twitter @jayapuraupdate sempat mengunggah tiga buah foto yang berisi seorang pria yang dalam keterangannya disebut sebagai Wabup Nduga, Wentius Nimiangge, tengah berdiri di hadapan orang banyak.

    Informasi yang beredar, Wentius mundur sebagai bentuk protes atas penembakan aparat terhadap warga Nduga. Isu tersebut dibahas dalam rapat Kemenkopolhukam yang dipimpin oleh Menkopolhukam kemarin. "Hasilnya, tidak ada penembakan seperti pernyataan yang viral di media sosial," ujar Bahtiar.

    Terkait dengan masih simpangsiurnyapengunduran diri Wakil BupatiNduga ini, Kemendagri meminta Gubernur Papua sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melakukan pembinaan kepada bawahannya.

    "Kami sudah cek kepada pejabat Pemprov Papua bahwa surat pengunduran diri tersebut juga belum diterima oleh Pemprov Papua," ujar Bahtiar.

    Saat ini, kata Bahtiar, posisi Kemendagri masih menunggu laporan resmi dari pemerintah provinsi Papua. "Sesuai UU Pemda, Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Wabup Nduga".


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Merah Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat di Bareskrim

    Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri.