Tjahjo Kumolo: Perubahan Status Pegawai KPK Tak Langgar UU

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), tak akan menyimpang dari Undang-Undang ASN. Perubahan status ini juga tak akan mengubah sistem penggajian terhadap para pegawai KPK.

    "Arahan Pak Menko (Polhukam) juga sama, mengenai sistem penggajian juga tidak ada perubahan. Tetapi lain-lainnya itu kewenangan KPK sendiri," ujar Tjahjo saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Desember 2019.

    Tjahjo mengatakan penyesuaian jabatan akan diserahkan kembali pada KPK. Mereka tetap diberikan wewenang untuk menentukan, sementara Kemenpan RB hanya menyiapkan perangkatnya saja. Adapun hak protokolernya, akan diserahkan pada Kementerian Sekretariat Negara.

    Ia mencontohkan pada jabatan Dewan Pengawas KPK, yang merupakan jabatan baru sesuai dengan Undang-undang KPK anyar. Dewas, kata Tjahjo, akan disamakan dengan jabatan komisaris, sementara KPK adalah direksinya.

    "Kami hanya menata mengenai keuangannya. tetapi menyangkut hak protokolernya, kami serahkan ke Mensetneg," kata Tjaho Kumolo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.