TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkonfirmasi adanya jabatan Inspektorat Jenderal dalam aturan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang belum diteken Presiden Joko Widodo. Jabatan ini akan berfungsi sebagai pengawas di bidang kepegawaian KPK.
"Kalau Irjen itu ke kepegawaian, organisasi, tata laksana, pengeluaran, anggaran yang menyangkut kesekretariatan, kelembagaan. APBN kan harus diawasi," kata Mahfud saat ditemui di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Desember 2019.
Jabatan Irjen yang berfungsi sebagai pengawas ini membuat KPK memiliki tiga pengawas internal. Selain Irjen, ada pula Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pengawas, yang juga dibentuk setelah Undang-Undang KPK baru disahkan.
Mahfud menegaskan fungsi Irjen ini akan berbeda dengan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas yang beranggotakan lima orang dan dipimpin oleh mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan, akan lebih banyak mengurusi perkara. Artinya, Tumpak cs akan lebih terlibat dengan para pimpinan KPK yang baru dilantik awal pertengahan Desember ini.
"Ya Dewan Pengawas itu urusannya ke komisioner, (membahas) perkara, kasus," kata Mahfud.
Keberadaan Inspektorat Jenderal termuat dalam Pasal 6. Organ pelaksana KPK terdiri dari 7, yakni Sekretariat Jenderal, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Pemantauan dan Supervisi, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Koordinasi dan Pengaduan Masyarakat, dan Inspektorat Jenderal.
Pasal 31 menyebutkan bahwa inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. "Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Utama," seperti dikutip dari Pasal 31 Ayat 2 draf tersebut.
