Telunjuk di Bibir Tandai Febri Diansyah Tak Lagi Jubir KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara KPK, Febri Diansyah, berpose di depan awak media seusai memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019. Setelah mundur, Febri akan kembali menjalankan tugasnya sebagai Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah, berpose di depan awak media seusai memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019. Setelah mundur, Febri akan kembali menjalankan tugasnya sebagai Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaFebri Diansyah pamit dari posisi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Telunjuk di bibir dan lambaian tangan jadi pose terakhirnya sebagai tukang bicara komisi antirasuah.

    "Per hari ini tugas saya sebagai juru bicara KPK sudah selesai," kata dia kepada awak media di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019.

    Selesai konferensi pers, awak media lalu mengambil foto mantan aktivis Indonesia Corruption Watch itu. Saat diambil fotonya, Febri meletakan jari telunjuk kirinya ke bibir. Sementara tangan kanannya melambai ke atas.

    Pose itu menandai akhir perjalanan Febri sebagai juru bicara. Meski masih menjabat Kabiro Humas, Febri kini tak bisa lagi berbicara atas nama KPK. Awak media juga tak bisa lagi mengutip ucapannya untuk pemberitaan.

    Dulu, saat menjabat jubir KPK Febri rutin menyampaikan hasil pemeriksaan saksi maupun tersangka setiap harinya. Ucapannya juga biasa dikutip apabila KPK menggelar operasi tangkap tangan.

    Jari di telunjuk, kata Febri, menandakan bahwa dia tak bisa bicara lagi atas nama komisi antikorupsi. "Saya akan fokus dan lebih maksimal menjalankan tugas sebagai Kepala Biro humas, artinya interaksi (dengan media) masih ada, tapi dalam konteks yang berbeda," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.