Bertemu Nadiem, KPAI Rekomendasikan Solusi Kekerasan di Sekolah

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terobosan Nadiem di Bidang Pendidikan

    Terobosan Nadiem di Bidang Pendidikan

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Rekomendasi itu disampaikan KPAI dalam audiensi dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

    Pertama, KPAI mendorong Kemdikbud untuk melatih para guru mencegah dan menangani kekerasan di sekolah sekaligus mensosialisasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. “Hasil pengawasan KPAI, pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah selama empat tahun terakhir ini tidak mengacu pada Permendikbud itu,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui siaran pers pada Kamis 26 Desember 2019.

    KPAI menilai perlu sosialisasi dan pelatihan untuk para guru dan kepala sekolah. "Minimal para guru dan sekolah mengetahui dahulu bahwa ada cara pencegahan dan penanganan kekerasan ketika kekerasan terjadi di sekolahnya," ujar Retno.

    Kedua, Presiden Jokowi pada periode keduanya juga menargetkan penurunan angka kekerasan anak di sektor privat dan publik. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga publik harus didorong memiliki sistem pengaduan yang melindungi anak saksi dan anak korban kekerasan untuk bicara dan mengadu. Juga perlu kepekaan dari orang dewasa di sekolah terhadap anak-anak korban kekerasan.

    Ketiga, Presiden Jokowi di periode keduanya juga menargetkan penurunan angka pekerja anak dan perkawinan anak. Hal ini bisa dicapai jika pemerintah melalui Kemdikbud memperluas akses sekolah bagi anak-anak di berbagai pelosok daerah.

    "Agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengingat lama sekolah di Indonesia saat ini hanya 8.5 tahun.” Bahkan ada yang tidak lulus SMP, karena untuk lulus SMP lama sekolah adalah 9 tahun.
     
    Perluasan akses ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah SMP Negeri di berbagai pelosok negeri yang saat ini hanya berjumlah 38 ribu, padahal jenjang SDN mencapai 148 ribu. "Makanya banyak anak Indonesia hanya lulus sekolah dasar."

    Keempat, KPAI mendorong pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, sampai kualitas sarana prasarana, akan ditangani berbasis zonasi.

    Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat. "Untuk itu, Kemendikbud memetakan penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, berbagi sumber daya, dan integrasi pendidikan formal dan non-formal," kata Retno.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?