Kabar Wabup Nduga Undur Diri, Mahfud: Bisa Jadi Manuver Politik

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD memberikan bantuan kepada keluarga korban terorisme di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019. Empat korban tindak pidana terorisme mendapat kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 450,33 juta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menko Polhukam Mahfud MD memberikan bantuan kepada keluarga korban terorisme di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019. Empat korban tindak pidana terorisme mendapat kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 450,33 juta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku belum dapat memastikan kabar mundurnya Wakil Bupati (Wabup) Nduga, Wentius Nimiangge, sebagai bentuk protes terhadap kekerasan yang terjadi di wilayahnya. Bahkan ia menduga langkah itu hanya sebatas manuver politik semata.

    "Kalau itu benar, bisa saja itu manuver politik. Sama saja kayak di Jawa banyak. Banyak orang yg minta turun, banyak yg mengundurkan diri, kan, sering juga terjadi," kata Mahfud saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Desember 2019.

    Jika benar, Mahfud mengatakan hal itu sudah biasa dilakukan dan hal yang lumrah. Ia pun enggan memastikan tudingan Wentius bahwa masih terjadinya kekerasan di Nduga, benar-benar terjadi.

    "Jadi kita tidak usah mengatakan bahwa di sana sudah terjadi hal luar biasa sampai bupatinya mengundurkan diri," kata Mahfud.

    Kabar mundurnya Wakil Bupati Nduga tersebar sejak Selasa 24 Desember 2019 kemarin. Salah satu akun Twitter @jayapuraupdate sempat mengunggah tiga buah foto yang berisi seorang pria yang dalam keterangannya disebut sebagai Wabup Nduga, Wentius Nimiangge, tengah berdiri di hadapan orang banyak.

    Meski begitu, Kementerian Dalam Negeri belum dapat memastikan kabar pengunduran diri itu. Pembinaan Bupati/ Walikota menurut Kemendagri berada di bawah Pemerintah Provinsi sehingga harus dilakukan konfirmasi ke Gubernur terlebih dahulu.

    "Nanti kami cek kepada Gubernur atau Pemprov Papua sebagai pembinanya," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar saat dihubungi, Rabu 25 Desember 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...