Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bantuan Pangan Non Tunai Naik, Juliari: Bisa Beli Ikan dan Ayam

Reporter

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi (tengah) berorasi saat kampanye di Depok, Kamis, 11 April 2019. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memperkenalkan program kartu saktinya, yaitu Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi (tengah) berorasi saat kampanye di Depok, Kamis, 11 April 2019. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memperkenalkan program kartu saktinya, yaitu Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Rp 110 ribu per keluarga per bulan, menjadi Rp 150 ribu per keluarga per bulan mulai Januari 2020 diharapkan bisa memperbaiki kualitas makanan penerima bantuan. "Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bisa membeli ikan, daging ayam dan kacang-kacangan dengan adanya tambahan indeks bantuan pada 2020," kata Menteri Sosial Juliari Batubara saat "open house" perayaan Natal 2019 di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019.

Sebelumnya, ujar Juliari, keluarga penerima BPNT hanya dapat membeli beras dan telur. Ke depan, bantuan BPNT akan disalurkan melalui program Kartu Sembako Murah dengan adanya perubahan indeks bantuan dan jenis barang yang dapat dibeli. BPNT menjangkau sebanyak 15,6 juta keluarga penerima manfaat sebagai intervensi pemerintah kepada masyarakat dengan ekonomi rendah.

Program ini merupakan transformasi dari program Rasta (beras sejahtera) yang sebelumnya dinamakan raskin (beras bagi warga miskin). Sebelumnya melalui program Rastra, keluarga penerima manfaat hanya mendapatkan beras sebanyak 15 kilogram setiap bulan secara gratis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rastra kemudian berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai. Keluarga penerima manfaat memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda peserta program yang setiap bulan mendapatkan bantuan uang senilai Rp 110 ribu melalui kartu itu.

Dengan bantuan uang tersebut, penerima manfaat dapat membelanjakan uang untuk membeli beras dengan kualitas sesuai yang diinginkan dan membeli telur.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

16 hari lalu

Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Instagram/Kemensos
5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

Dalam sejarah Indonesia, hanya ada satu koruptor divonis hukuman mati, kendati yang bersangkutan akhirnya meninggal karena sakit sebelum dieksekusi.


AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

16 hari lalu

Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

Amat langka mendengar kabar seorang koruptor dijatuhi hukuman mati, padahal UU Tipikor memungkinkannya. Seringka vonis mati untuk kasus narkoba.


Juliari Batubara Beberkan Pernah Diskusi bersama Sri Mulyani soal Bansos saat Hadiri Sidang Pengadilan Tipikor

21 hari lalu

Terpidana mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, mengikuti sidang lanjutan dengan lima orang terdakwa, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan lima orang saksi dalam perkara korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI  2020. TEMPO/Imam Sukamto
Juliari Batubara Beberkan Pernah Diskusi bersama Sri Mulyani soal Bansos saat Hadiri Sidang Pengadilan Tipikor

Juliari Batubara mengungkapkan sempat berdiskusi dengan Menkeu Sri Mulyani.


Jaksa KPK Hadirkan Juliari Batubara dan Rudy Tanoe dalam Sidang Bansos di Pengadilan Tipikor

22 hari lalu

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap KPK pada 6 Desember 2020. Ia terjerat kasus korupsi program bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk Jabodetabek 2020. KPK menyita uang sekitar Rp14,5 miliar dalam OTT Kemensos.  Uang tersebut adalah hadiah bantuan sosial Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020. ANTARA
Jaksa KPK Hadirkan Juliari Batubara dan Rudy Tanoe dalam Sidang Bansos di Pengadilan Tipikor

KPK menghadirkan bekas Menteri Sosial Juliari Batubara dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe sebagai saksi dalam sidang korupsi bansos.


Prabowo-Gibran Unggul di Rutan KPK, Ini Kilas Balik Pemilu 2014 dan 2019 di TPS Tersebut

38 hari lalu

Tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Reyna Usman saat menggunakan hak pilihnya di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Prabowo-Gibran Unggul di Rutan KPK, Ini Kilas Balik Pemilu 2014 dan 2019 di TPS Tersebut

Prabowo-Gibran disebut unggul di Rutan KPK. Bagaimana dengan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 di TPS itu?


Menteri Airlangga Bantah Tidak Melibatkan Menteri Sosial dalam Penyaluran Bansos

43 hari lalu

Menko Airlangga Hartarto ketika memberikan keterangan pers usai mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Airlangga Bantah Tidak Melibatkan Menteri Sosial dalam Penyaluran Bansos

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membantah tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Bansos.


719 Narapidana Lapas Tangerang Ikut Pemilu 2024, Mantan Mensos Juliari Batubara Nyoblos di TPS 902

43 hari lalu

719 narapidana menggunakan hak pilih di 3 TPS di Lapas Kelas I A Tangerang. Suasana TPS didandani dengan tema  Baduy. Rabu 14  Februari  2024. FOTO: AYU CIPTA  I TEMPO
719 Narapidana Lapas Tangerang Ikut Pemilu 2024, Mantan Mensos Juliari Batubara Nyoblos di TPS 902

Narapidana Lapas Tangerang yang tidak memiliki hak suara Pemilu 2024 berjumlah 119 orang, 55 di antaranya warga negara asing.


Soal Bansos Disentil Publik, Ketua Umum PSI Kaesang Sebut Lebih Bermasalah Bansos Covid-19 yang Dikorupsi

49 hari lalu

Tangkapan layar - Erick Thohir (kiri) dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep (kanan) saat mendampingi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). (ANTARA/Imam Budilaksono)
Soal Bansos Disentil Publik, Ketua Umum PSI Kaesang Sebut Lebih Bermasalah Bansos Covid-19 yang Dikorupsi

Ketua Umum PSI Kaesang sebut bansos yang dikorupsi saat pandemi jauh lebih berbahaya. Bagaimana kasus korupsi bansos Juliari Batubara sat itu?


Proses dan Syarat Seseorang Berhak Terima Bansos, Anies Baswedan: Bansos untuk Kebutuhan Penerima, Bukan Pemberi

52 hari lalu

Proses dan Syarat Seseorang Berhak Terima Bansos, Anies Baswedan: Bansos untuk Kebutuhan Penerima, Bukan Pemberi

Anies Baswedan saat debat capres singgung soal bansos. Bagaimana proses dan syarat seseorang berhak terima bansos dan BLT?


Istana Klaim Jokowi Tak Ajak Risma Bagikan Bansos Bukan karena Kader PDIP

59 hari lalu

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Istana Klaim Jokowi Tak Ajak Risma Bagikan Bansos Bukan karena Kader PDIP

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana angkat bicara soal Presiden Jokowi yang tak mengajak Mensos Risma dalam pembagian bansos.