Alasan PBNU Tak Setuju Majelis Taklim Harus Terdaftar di Kemenag

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) bersama Sekjen Helmy Faishal Zaini (kanan) dan Ketua Bidang Hukum Robikin Emhas dalam Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan Tahun 2018  di Kantor PBNU, Jakarta, 3 Januari 2018. Muhasabah Kebangsaan Doa, Harapan dan Optimisme di Tahun 2018 tersebut membahas kondisi bangsa sepanjang tahun 2017. ANTARA

    Ketum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) bersama Sekjen Helmy Faishal Zaini (kanan) dan Ketua Bidang Hukum Robikin Emhas dalam Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan Tahun 2018 di Kantor PBNU, Jakarta, 3 Januari 2018. Muhasabah Kebangsaan Doa, Harapan dan Optimisme di Tahun 2018 tersebut membahas kondisi bangsa sepanjang tahun 2017. ANTARA

    TEMPO.CO, Meulaboh - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menyatakan pihaknya tak setuju majelis taklim harus terdaftar di Kementerian Agama. Kebijakan ini diterapkan Menteri Agama Fachrul Razi.

    "Kami tidak sependapat. Masa harus daftar," kata Robikin Emhas, di Meulaboh, Aceh, Senin, 23 Desember 2019. Dia menyampaikan ini menjawab pertanyaan dari peserta Seminar Nasional Kebangsaan Nahdlatul Ulama di Aceh Barat.

    Robikin mengatakan semua kegiatan majelis taklim yang dilaksanakan oleh masyarakat berasal dari biaya sendiri. Kegiatan keagamaan dalam agama Islam tersebut sudah dijamin oleh negara.

    Mestinya, kata dia, para pihak agar dapat bersyukur karena kegiatan majelis taklim yang dilaksanakan oleh kalangan masyarakat dilakukan secara sukarela.

    Tapi, katanya pula, bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan lembaga majelis taklim ke Kementerian Agama terdekat, maka hal itu dipersilakan karena aturan ini bersifat tidak wajib. "Ini kan mendaftarnya sukarela, yang mau mendaftar silakan, yang tidak nggih," katanya.

    Fachrul Razi sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Peraturan diterbitkan pada 13 November 2019. Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag, Juraidi menjelaskan bahwa PMA ini tidak mewajibkan majelis taklim untuk mendaftar. Pasal 6 ayat (1) PMA ini mengatur bahwa majelis taklim harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.