Diminta Bersikap Soal Uighur, Ini Respon Moeldoko dan Mahfud Md

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Perbincangan mengenai Muslim Uighur yang berada di Xinjiang, Cina belakangan menghangat. Salah satu penyebabnya, pemberitaan di salah satu media asing yang menyebut Pemerintah Cina memberikan uang kepada beberapa ormas keagamaan di Indonesia agar bungkam terhadap isu ini.

    Mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sampai Pengurus Pusat Muhammadiyah membantah tudingan itu.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan mereka tak akan berhenti menyoroti berbagai tindak diskriminasi yang terjadi di berbagai negara, salah satunya terkait komunitas Muslim Uighur di Cina.

    Haedar mengatakan pada kasus muslim Uighur, Muhammadiyah tetap berprinsip negara harus bersikap adil. Dalam konteks bilateral maupun global. "Kami meminta Indonesia juga menyampaikan sikap yang tegas," kata Haedar, Ahad, 21 Desember 2019.

    Berikut tanggapan pemerintah terhadap desakan agar mereka turun tangan dalam isu Mulsim Uighur:

    1. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

    Moeldoko menyebut bahwa pemerintahan Indonesia tak akan ikut campur terkait muslim Uighur di Cina. Menurut Moeldoko, pemerintah Indonesia tidak memasuki urusan negara lain. 

    "Setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya. Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri," ujar Moeldoko, Senin, 23 Desember 2019.

    2. Menko Polhukam Mahfud MD

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi lunak menyikapi kasus ini.

    "Ibu Menteri Luar Negeri sudah melakukan langkah-langkah. Kami punya jalan diplomasi lunak. Sejak dulu kami menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif," kata Mahfud pada Kamis, 19 Desember 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.