PBNU Minta Pemerintah Cina Permudah Muslim Uighur Beribadah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua PBNU Robikin Emhas usia diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, 8 Februari 2018. Tempo / Friski Riana

    Ketua PBNU Robikin Emhas usia diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, 8 Februari 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mendesak pemerintah Cina agar memberikan keleluasaan bagi Muslim Uighur dan umat agama lain agar bisa beribadah.

    "Masalah Uighur merupakan persoalan yang bersifat kompleks. Ada separatisme, terorisme, radikalisme, dan salah kaprah otoritas pemerintah dalam mendefinisikan radikalisme. Misalnya, ada yg kampanye terbuka produk halal lalu dilabeli radikal," kata Robikin Emhas, di Meulaboh, Senin, 23 Desember 2019.

    Selain itu, Robikin mengatakan masalah mendasar lainnya bagi pemeluk agama apa pun di Cina adalah adanya batasan dalam menjalankan ibadah..

    "Boleh dibilang hanya boleh menjalankan peribadatan di tempat ibadah dan ruang privat. Di kantor pemerintah, tempat kerja dan lembaga pendidikan tidak
    boleh, kecuali lembaga pendidikan berbasis agama," katanya.

    Menurut dia, PBNU menghormati kebijakan dalam negeri suatu negara, termasuk Cina dalam setiap upaya mempertahankan keutuhan wilayahnya.

    "Kita patut mendukung pemberantasan terorisme. Karena terorisme bertentangan dengan ajaran agama mana pun dan tidak dibenarkan berdasar nilai kemanusiaan yang bersumber dari ideologi apapun," kata dia.

    Hanya saja, Robikin berharap Pemerintah Cina memiliki perspektif baru dalam mendefinisikan kebebasan menjalankan peribadatan bagi pemeluk agama. Sehingga, kata dia, setiap pemeluk agama dapat melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.