Jajak Pendapat Tempo.co: Warganet Setuju Ujian Nasional Dihapus

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan berada diantara sejumlah bangku yang kosong saat saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama, di Medan, Sumatera Utara, Senin, 1 April 2019. ANTARA

    Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan berada diantara sejumlah bangku yang kosong saat saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama, di Medan, Sumatera Utara, Senin, 1 April 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021. Sebagai pengganti, Kemendikbud sedang menggodok alternatif untuk mengevaluasi proses belajar jika UN resmi dihapuskan.

    Dalam jajak pendapat yang digelar Tempo.co, kebijakan menghapus UN mendapat dukungan penuh pembaca. Pada jajak pendapat yang berlangsung 16-23 Desember 2019 ada 740 pembaca atau responden memberikan suara.

    Sebanyak 578 suara atau 78 persen menyatakan setuju bila Ujian Nasional dihilangkan. Lalu 139 suara (18 persen) menyebut tidak sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem. Sisanya, yakni 23 responden (4 persen) mengatakan tidak tahu.

    Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Kemendikbud, Doni Koesoema, mengatakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian tengah mengkaji model tes assessment kompetensi murid sebagai bentuk evaluasi proses belajar. "Bentuknya tetap tes. Tapi tidak lagi berbasis mata pelajaran," kata dia seperti dimuat di Koran Tempo, Kamis, 28 November 2019.

    Menurut Doni, assessment kompetensi diperlukan untuk melihat perkembangan belajar. Untuk jenjang sekolah dasar, misalnya, assessment bertujuan memetakan seberapa banyak siswa yang belum bisa baca-tulis.

    Di tingkat sekolah menengah, Doni melanjutkan, asesmen dilakukan dengan menguji kemampuan logika dan berpikir kritis. Tes ini pun tak harus dilakukan serentak. Namun sekolah wajib dalam satu tahun pembelajaran setidaknya melakukan satu kali aksi. Menurut dia, asesmen paling bagus dilakukan pada pertengahan masa studi sehingga sekolah berkesempatan untuk memperbaiki.

    Sementara anggota DPR RI Komisi X Hetifah menilai penggantian Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum kuncinya tetap ada pada guru di sekolah masing-masing. Ia meminta pemerintah harus memperhatikan kualitas pengajar.

    "Saya kira tetap fokusnya dan prasyarat kunci keberhasilan itu di guru. Oleh sebab itu kita tidak boleh over estimated soal kemampuan guru," ujar Hetifah di Perpustakaan Kemdikbud, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Desember 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...