Moeldoko Sebut Indonesia Tak Akan Ikut Campur Soal Muslim Uighur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 17 Desember 2019. Pertemuan dilakukan untuk membahas soal kondisi muslim Uighur.

    Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 17 Desember 2019. Pertemuan dilakukan untuk membahas soal kondisi muslim Uighur.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa pemerintahan Indonesia tak akan ikut campur dalam kasus komunitas Muslim Uighur di Cina.

    Menurut Moeldoko, pemerintah Indonesia tidak memasuki urusan negara lain. "Setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya. Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara Cina mengatur dalam negeri," ujar Moeldoko di kantornya, Senin, 23 Desember 2019.

    Beberapa waktu lalu, sejumlah perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta Majelis Ulama Indonesia diundang untuk melihat langsung kondisi komunitas Muslim Uighur di Xinjiang.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pada kasus muslim Uighur, Muhammadiyah tetap berprinsip negara harus bersikap adil. Dalam konteks bilateral maupun global. "Kami meminta Indonesia juga menyampaikan sikap yang tegas," kata Haedar di Yogyakarta, Ahad, 21 Desember 2019.

    Haedar menyadari jika dalam hubungan antar negara ada relasi tertentu yang tidak mudah. Namun, ketika ada kasus diskriminasi, kata Haedar, di situlah saatnya Indonesia berpijak pada yang sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Terutama soal prinsip menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

    Namun, Moeldoko menyebut bahwa pemerintah tidak ikut campur urusan muslim Uighur di Cina. "Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya," kata Moeldoko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?