Soal Polisi Masjid, Stafsus Ma'ruf Amin: Itu Hoaks

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Robikin Emhas saat menjawab pertanyaan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017. TEMPO/Irsyan

    Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Robikin Emhas saat menjawab pertanyaan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017. TEMPO/Irsyan

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Wakil Republik Indonesia K.H. Robikin Emhas menegaskan bahwa isu yang selama ini beredar luas di masyarakat Indonesia bahwa ada polisi masjid sebagai hoaks.

    "Terkait isu masjid akan dijaga dan diawasi oleh polisi itu hoaks, Kiai Ma'ruf (Wakil Presiden RI) tidak pernah bilang begitu," kata dia saat menjadi pemateri dalam Seminar Nasional Kebangsaan Nahdlatul Ulama di Meulaboh, Ahad, 22 Desember 2019.

    Dia menjelaskan Wapres K.H, Ma'ruf Amin tidak pernah memberikan pernyataan yang menyatakan setiap masjid akan dijaga atau dikawal oleh polisi.

    "Menempatkan polisi di satu masjid itu punya biaya, biayanya darimana?" katanya.

    Ia juga menyatakan berapa banyak jumlah masjid di Indonesia, dan jika ditempatkan polisi untuk melakukan penjagaan maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara tentu banyak.

    Emhas menegaskan yang dimaksudkan oleh Kiai Ma'ruf Amin saat menghadiri kegiatan di Cirebon, Provinsi Jawa Barat itu, yaitu selama ini banyak masjid di Indonesia diduga telah disalahgunakan untuk mengumbar kebencian sehingga meresahkan umat Islam.

    Untuk itu, katanya, Wapres Ma'ruf Amin menyarankan di masjid dilakukan penjagaan oleh pengurus masjid (takmir) sehingga tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berusaha mengumbar kebencian di masyarakat.

    "Masjid itu banyak fungsinya, untuk kegiatan ibadah, ekonomi masyarakat, dan kegiatan masyarakat yang positif," katanya.

    Saat ini, pemerintah berupaya mengembalikan fungsi masjid yang sesungguhnya seperti pada masa Rasullah Nabi Muhammad SAW serta tidak menggunakan masjid sebagai tempat mengumbar kebencian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.