Moeldoko Bantah Punya Kekerabatan dengan Eks Petinggi Jiwasraya

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah bahwa dirinya memiliki hubungan keluarga dengan eks Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Harry Prasetyo.

    Pria yang pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut, kini terseret dalam kasus kasus gagal bayar yang melilit Jiwasraya.

    "Ini isu-isu yang beredar sudah menyimpang jauh. Ada isu Pak Harry itu menantu saya, ponakan, bapaknya dulu pernah bos saya. Enggak, enggak. Saya baru kenal beliau itu di KSP," ujar Moeldoko di kantornya, Senin, 23 Desember 2019.

    "Jadi, tidak ada Moeldoko melindungi, apalagi Istana," lanjut dia.

    Moeldoko juga mengaku tidak mengetahui jika Harry diduga terlibat dalam kasus gagal bayar yang melilit perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Sehingga, namanya lolos ketika direkrut pada Mei 2018 lalu hingga akhirnya berkantor di KSP sampai periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir pada 19 Oktober lalu.

    "Pak Harry itu direkrut KSP karena beliau memiliki berbagai catatan positif dalam mengubah wajah Jiwasraya itu. Sehingga yang bersangkutan bisa diangkat di KSP," ujar Moeldoko.

    Setelah isu Jiwasraya muncul dan mulai ada nama Harry terseret di dalamnya, kata Moeldoko, KSP memutuskan untuk tidak melanjutkan merekrut Harry di KSP periode kedua. "Jadi tidak ada lagi dimasukkan untuk rekrutmen kedua. Bahkan masuk daftar pun enggak. Sekarang kami perketat seleksinya," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.