Perludem: Gibran Dapat Jalan Pintas, Wajar Diduga Politik Dinasti

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gibran Rakabuming Raka (tiga dari kanan) didampingi pendukungnya mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo di Panti Marhaen, Kantor Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jawa Tengah, Semarang, Kamis, 12 Desember 2019.  TEMPO/Jamal Abdun Nashr

    Gibran Rakabuming Raka (tiga dari kanan) didampingi pendukungnya mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo di Panti Marhaen, Kantor Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jawa Tengah, Semarang, Kamis, 12 Desember 2019. TEMPO/Jamal Abdun Nashr

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai wajar jika banyak yang berpendapat bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo 2020 sebagai bentuk upaya Presiden Jokow Widodo atau Jokowi melanggengkan politik dinasti.

    "Dia pendatang baru, tapi dengan jalan pintas langsung mendapat tempat walaupun dikatakan Pak Jokowi tidak tahu. Wajar kalau masyarakat beranggapan ini upaya membentuk dinasti politik," ujar Titi dalam diskusi bertajuk 'Jokowi Langgengkan Politik Dinasti' di bilangan Menteng, Jakarta pada Ahad, 22 Desember 2019.

    Menurut Titi, Pilkada Solo akan menjadi pembuktian apakah proses demokrasi masih berjalan di internal PDIP. Titi menilai, sah-sah saja jika Gibran yang notabene anak presiden mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun yang menjadi masalah, kata Titi, jika PDIP mengesampingkan mekanisme yang berjalan di internal dan menggeser aturan main hanya semata karena menganggap Gibran lebih populer daripada calon lain.

    Politikus PDIP Maruarar Sirait mengatakan, ada banyak pertimbangan partai sebelum menentukan calon kepala daerah yang akan diusung. Apalagi, kata dia, Solo merupakan daerah strategis dan salah satu lumbung suara bagi PDIP selama ini.

    Dalam proses itu, kata Maruarar, siapapun berhak maju dan kader berhak menyampaikan aspirasi ihwal calon yang dikehendaki maju. "Namun, keputusan akhirnya tetap Ibu Megawati yang memiliki hak veto. Kami mempercayakan naluri politik Ibu Megawati dalam setiap keputusan politik partai ini," ujar Maruarar di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.