3 Petani Ditangkap saat Jokowi Kunjungi Kilang Minyak di Tuban

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati bersama jajaran direksi dan komisaris lainnya memberikan keterangan pers saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati bersama jajaran direksi dan komisaris lainnya memberikan keterangan pers saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Tiga petani penolak kilang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dikabarkan ditangkap oleh polisi lantaran menggelar aksi protes saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau pembangunan kilang minyak Grass Root Refinary di Tuban.

    "Alasan penahanan tersebut diduga terkait kunjungan Jokowi beserta pejabat tinggi negara ke tapak kilang minyak," ujar Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan, pada Ahad, 22 Desember 2019.

    Wahyu menyatakan tiga warga yang ditangkap polisi itu di antaranya Wawan, Mashuri, dan M. Basori. Ketiganya dibui oleh Kepolisian Resor Kabupaten Tuban saat hendak membentangkan spanduk berisi penolakan pembangunan kilang di tanah mereka. Kata Wahyu, ketiganya ditangkap pada Sabtu, 21 Desember 2019, saat Jokowi mengunjungi kilang minyak.

    Selain menahan warga, aparat kepolisian merampas ponsel milik petani. Polisi kemudian menghapus gambar dan video yang didokumentasikan warga. Menurut dia, penangkapan yang dilakukan polisi tanpa adanya alasan atau bukti bahwa petani telah melakukan pelanggaran tindak pidana.

    Kasus kriminalisasi terhadap petani Jenu telah terjadi sejak mereka menolak rencana pembangunan kilang minyak dalam setahun terakhir. Pada 22 Maret lalu, tiga petani juga dipenjara atas tuduhan perusakan patok lahan.

    Satu di antaranya adalah Mashuri yang saat ini juga ditangkap polisi. Selain itu, petani Jenu yang memprotes pembebasan lahan untuk kilang minyak mendapat intimidasi dan pembungkaman sejak setahun terakhir.

    Menurut Wahyu, kesewenang-wenangan polisi ini telah melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.

    Dia menyebut tindakan yang dilakukan kepolisian telah melanggar hak-hak dasar warga negara. Karena itu Walhi Jawa Timur mendesak agar kepolisian segera membebaskan petani dan menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap petani. "Kami juga meminta agar praktik-praktik intimidasi berupa penangkapan agar segera dihentikan."

    Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Tuban, Ajun Komisaris Besar Nanang Haryono mengatakan bahwa tiga petani tersebut diinterogasi lantaran membentangkan spandukl penolakan penjualan lahan untuk kilang minyak. "Bahasanya bukan diperiksa, tapi diinterogasi. Kalau tidak terbukti unsur pidananya, pasti akan kami lepas," kata Nanang ketika dikonfirmasi.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi lokasi pembangunan kilang minyak di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Presiden juga didampingi oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki TJahaja Purnama.

    "Ini merupakan salah satu kilang yang terbesar di negara kita, yang dapat menghasilkan produk aromatik, baik para-xylene, ortho-xylene, bensin, toluene, heavy aromatic, dan juga penghasil BBM, premium, pertamax, elpiji, solar, kerosene, ini bisa untuk semuanya," kata Jokowi, Sabtu, 21 Desember 2019.

    Jokowi meminta agar jajarannya segera merampungkan pembangunan kilang minyak itu. Dia menargetkan agar kilang minyak rampung kurang dari tiga tahun. Hal ini lantaran ia telah menunggu cukup lama pembangunan kilang tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.