Ada Dewan Pengawas KPK, Hasto: Tak Ada Penyalahgunaan Wewenang

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama anggota empat Dewas Harjono (kiri), Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris (kanan), dalam acara serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019. Lima pimpinan KPK, resmi dipimpin Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan lima anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris resmi menjabat sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama anggota empat Dewas Harjono (kiri), Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris (kanan), dalam acara serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019. Lima pimpinan KPK, resmi dipimpin Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan lima anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris resmi menjabat sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi figur dewan pengawas KPK pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasto meyakini upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan lebih komprehensif dengan adanya dewan pengawas dan di bawah kepemimpinan baru KPK.

    "Tidak ada lagi seperti dulu penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan karena ambisi orang per orang," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Desember 2019.

    Hasto mengatakan, PDIP menilai pemberantasan korupsi harus dijalankan sesuai semangat reformasi. Dia menyebut upaya melawan rasuah adalah misi suci dan tugas yang tak boleh diintervensi oleh kekuatan politik.

    Keberadaan dewan pengawas, kata Hasto, diharapkan dapat menjaga marwah KPK untuk mengedepankan pencegahan korupsi. Namun, dia menyebut penindakan atas korupsi yang merugikan negara pun harus dilakukan.

    Hasto tak merinci apa yang dia maksud dengan penyalahgunaan kekuasaan dan ambisi orang per orang itu.

    Argumen senada juga disampaikan Hasto saat mendukung revisi Undang-undang KPK yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Menurut Hasto, selama ini terdapat sejumlah kelemahan KPK yakni penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu terlihat dalam berbagai bentuk kepentingan politik yang mewarnai dari keputusan yang diambil KPK.

    Pada saat bersamaan, dia melanjutkan, ada kasus-kasus korupsi yang tidak dilanjutkan. "Jadi revisi ini semuanya dalam semangat untuk perbaikan," kata Hasto melalui keterangan tertulis hari ini, Jumat, 6 September lalu.

    Presiden Jokowi telah melantik lima dewan pengawas KPK periode 2019-2023. Mereka adalah mantan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Albertina Ho; mantan Hakim Agung, Artidjo Alkostar.

    Kemudian peneliti LIPI Syamsuddin Haris; Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sekaligus mantan hakim Mahkamah Konstitusi Harjono; dan mantan jaksa sekaligus pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?