Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Intoleransi Masih Ada, SETARA Minta SKB Rumah Ibadah Direvisi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, saat diskusi di Kantor SETARA Institute, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama
Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, saat diskusi di Kantor SETARA Institute, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai intoleransi antar umat beragama masih menjadi problem dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Salah satunya tercermin saat pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah secara bersama-sama, hingga persoalan ibadah dan perayaan Natal.

Tigor menyoroti aturan pembangunan rumah ibadah yang diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) dua Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri M. Ma`ruf dan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dan Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006.

"Memang sudah ada peraturan bersama dua menteri, tapi tetap masih ada diskriminasi, khususnya tentang pendirian rumah ibadah. Karena itu dalam pelaksanaannya sangat birokratis," ujar Tigor dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Desember 2019.

Tigor mengatakan SKB dua Menteri ini merupakan upaya pemerintah pusat dalam mendorong kerukunan di masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, justru syarat yang diajukan terlalu berat. Persyaratan seperti jumlah pengguna rumah ibadah yang minimal 90 orang, harus mendapat persetujan dari tingkat RT hingga kelurahan, hingga rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), justru menjadi penghambat berdirinya rumah ibadah baru.

"Di tiap tahapan itu selalu ada problem. Meski sudah 90 orang, tapi kalau camatnya enggak setuju, ya enggak jadi. Bahkan FKUB pun kadang menjadi penghambat," kata Tigor.

Hal ini kemudian diperparah dengan pemerintah daerah yang cenderung lebih mendukung warga mayoritas di suatu daerah. Tigor menilai hal ini karena pimpinan daerah lebih mendahulukan kepentingan elektoral dirinya, dibanding memperjuangkan hak seluruh warga untuk beragama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mereka cenderung membuat kebijakan yang lebih mengakomodir kelompok besar yang ada di sana, dengan argumen menjaga keamanan dan ketertiban," kata dia.

SETARA bersama dengan PUSAKA Foundation Padang, belakangan menemukan adanya kasus pelarangan ibadah bagi warga minoritas di Sumatera Barat. Menjelang Hari Natal, Jemaat Gereja Betel Indonesia (GBI) Bukittinggi yang berjumlah sekitar 500 orang, berdasarkan temuan PUSAKA, dilarang merayakan natal di Hotel Pusako Bukittinggi.

Program manager Badan Pengurus PUSAKA Foundation Padang, Sudarto, mengatakan hotel itu awalnya dipilih karena tak ada gereja yang dibangun di lokasi terdekat. Setelah mendapat sorotan media massa, pemerintah daerah membantah hal ini.

Meski tetap berkukuh tak mengizinkan perayaan di hotel, mereka akhirnya memberi sedikit solusi. "Mereka (jemaah) dipinjami mobil untuk ibadah, mereka akhirnya merayakan natal di stasiun Sawahlunto, yang jaraknya 130 kilometer dari tempat mereka," kata Sudarto.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Setara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI

11 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Setara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI

SETARA Institute menilai RPP Manajemen ASN ini mengkhianati amanat Reformasi 1998 yang menghapus Dwifungsi ABRI.


SETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri

12 hari lalu

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. ANTARA News/Fathur Rochman
SETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri

SETARA Institute minta penyusunan RPP ASN tidak didorong untuk membuka TNI-Polri mengokupasi jabatan pemerintahan yang jadi tugas dan fungsi ASN.


Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

12 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara dalam Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin 26 Februari 2024. ANTARA/HO-akun X @Menlu_RI
Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

Isu tersebut dinggap penting diangkat di sidang Dewan HAM PBB untuk mengatasi segala bentuk intoleransi dan prasangka beragama di dunia.


Jokowi Diserbu Kritikan Buntut Berikan Prabowo Gelar Jenderal TNI Kehormatan, KontraS: Gelar yang Tidak Pantas

27 hari lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar Aksi Kamisan ke-807 dengan mengusung tema Simfoni Kebohongan dan Impunitas Presiden Jokowi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam aksinya aktivis menuntut dicabutnya pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga kuat terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998.00 TEMPO/Subekti.
Jokowi Diserbu Kritikan Buntut Berikan Prabowo Gelar Jenderal TNI Kehormatan, KontraS: Gelar yang Tidak Pantas

Sejumlah protes dan kritikan datang dari berbagai kalangan usai Jokowi memberikan gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto.


Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

29 hari lalu

Ilustrasi Kantor Urusan Agama. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.


Soal Rencana KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama, Apa Kata SETARA Institute?

30 hari lalu

Pasangan calon pengantin, April dan Iyan bersiap menikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Sabtu, 4 April 2020. Pasangan ini terpaksa menunda rencana resepsi pernikahan mereka karena larangan selama pandemi virus corona. TEMPO/IJAR KARIM
Soal Rencana KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama, Apa Kata SETARA Institute?

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengatakan rencana KUA jadi tempat pernikah semua agama harus dituangkan dalam PP atau Perpres.


Bedakan Alergi dan Intoleransi Makanan pada Anak agar Tak Kurang Gizi

24 Januari 2024

Ilustrasi anak makan. Pixabay.com/EdMontez
Bedakan Alergi dan Intoleransi Makanan pada Anak agar Tak Kurang Gizi

Para ibu diminta tak menyamakan alergi dan intoleransi pada anak karena meski mirip, keduanya berbeda, agar anak tidak kurang gizi.


Catatan Akhir Tahun 2023, P2G Minta Kemendikbud Segera Atasi Tiga Dosa Pendidikan

1 Januari 2024

Ilustrasi kekerasan pada anak. health. wyo.gov
Catatan Akhir Tahun 2023, P2G Minta Kemendikbud Segera Atasi Tiga Dosa Pendidikan

Ada tiga dosa pendidikan yang perlu segera ditangani dan dituntaskan oleh Kemendikbud.


Wali Kota Klaim Depok Rumah Keragaman Budaya dan Agama

26 Desember 2023

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Klaim Depok Rumah Keragaman Budaya dan Agama

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan kotanya adalah rumah keragaman budaya dan agama


Setara Institute dan INFID Berikan 7 Rekomendasi ke Jokowi dan Presiden Terpilih Soal HAM

10 Desember 2023

Presiden Jokowi mengajak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan makan siang di Istana Negera, para capres kompak mengenakan Batik Parang/Foto: Instagram/Jokowi
Setara Institute dan INFID Berikan 7 Rekomendasi ke Jokowi dan Presiden Terpilih Soal HAM

SETARA Institute bersama INFID mengeluarkan tujuh rekomendasi dalam pemajuan sektor HAM. Pasalnya, sektor HAM era Jokowi mengalami stagnasi.