Soal Hubungannya dengan Pegawai KPK, Firli Bahuri: Kami Bersatu

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Lima calon komisioner itu terpilih lewat proses panjang dari mulai tim pansel bentukan Presiden Jokowi hingga mekanisme uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. TEMPO/Subekti.

    Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Lima calon komisioner itu terpilih lewat proses panjang dari mulai tim pansel bentukan Presiden Jokowi hingga mekanisme uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri membantah hubungannya dengan pegawai KPK memburuk. Hal ini ia ungkapkan usai resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pimpinan yang baru.

    "Dari dulu kami bersatu, kok. Siapa yang mengatakan berpisah? Gak ada, kok," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.

    Merasa hubungannya dengan pegawai KPK baik-baik saja, ia menilai tidak perlu ada upaya khusus untuk "mencairkan" hubungan di antara kedua pihak. "Yang membeku cairkan siapa? Anda yang beku? Saya enggak pernah beku. Tanyanya yang benar-benar saja," ucap dia dengan nada tinggi.

    Ia menampik pula jika mundurnya 12 orang pegawai KPK berkaitan dengan statusnya sebagai pimpinan yang baru. "Enggak, enggak ada (kaitannya)," ujarnya.

    Pencalonan Firli sebagai pimpinan KPK sejak awal menuai reaksi dari masyarakat. Pasalnya ia diduga melakukan pelanggaran kode etik berat yakni melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak yang terseret perkara korupsi.

    Selama proses seleksi pimpinan yang pemerintah lakukan, Wadah Pegawai KPK pun membuat petisi penolakannya terhadap sejumlah calon. Meski tidak menyebut nama, pegawai KPK menolak pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak buruk dan menghambat penegakan hukum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.