Ditanya Soal Pensiun, Firli Bahuri: Saya Mengabdi untuk Bangsa

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Dalam proses di Komisi III DPR tersebut Firli terpilih sebagai ketua, sementara empat nama lainnya menjabat sebagai wakil ketua. TEMPO/Subekti.

    Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Dalam proses di Komisi III DPR tersebut Firli terpilih sebagai ketua, sementara empat nama lainnya menjabat sebagai wakil ketua. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri tidak memberi jawaban pasti terkait statusnya di instansi Polri. Ia tidak menjawab dengan lugas saat ditanya apakah bakal pensiun sebagai polisi atau tidak setelah resmi memimpin komisi antirasuah.

    "Saya mengabdikan diri saya untuk bangsa dan negara. Bukan pada orang per orang, tapi saya mengabdi untuk rakyat, bangsa, dan negara," kata Firli sambil bergegas menuju bus yang mengantarnya pergi dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.

    Desakan agar Firli pensiun dini muncul dari kalangan aktivis antikorupsi. Mereka takut jika Firli masih berstatus polisi aktif bakal menimbulkan konflik kepentingan ketika KPK mengusut dugaan korupsi di Korps Bhayangkara itu.

    "Langkah itu untuk tetap menjaga KPK independen," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, 28 November 2019.

    Asfinawati menyarankan Firli bersikap seperti pimpinan KPK 2015-2019, Basaria Panjaitan, yang memilih pensiun dari kepolisian begitu ia dilantik.

    Sementara itu, Komisioner Kompolnas Andrea Hinan Pulungan mengatakan Firli tak perlu pensiun dari perwira polisi aktif. Firli tetap bisa menjadi polisi aktif sekaligus menjadi Ketua KPK.

    Alasannya, kata Andrea, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 28 ayat 3 yang menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, hanya berlaku bila anggota polisi menduduki jabatan politik.

    Sementara Ketua KPK bukan jabatan politik. "Seingat saya ini bukan jabatan politik, karena prosesnya tidak serta merta, ada proses seleksi," kata dia.

    Sebelum dilantik menjadi Ketua KPK, Firli menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal atau bintang tiga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.