Demokrat Harap Dewan Pengawas KPK Buktikan Bukan Alat Pemerintah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat melantik anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Dewas KPK yang dilantik terdiri dari Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Artidjo Alkotsar, Hakim Albertina Ho, Mantan Komisioner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, dan Ketua DKPP Harjono. TEMPO/Subekti.

    Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat melantik anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Dewas KPK yang dilantik terdiri dari Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Artidjo Alkotsar, Hakim Albertina Ho, Mantan Komisioner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, dan Ketua DKPP Harjono. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan atau Syarief Hasan mengapresiasi lima Dewan Pengawas KPK pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Syarief menilai lima figur anggota dewan pengawas itu bisa memperkuat kinerja KPK.

    "Kami percaya dengan susunan anggota dewan pengawas itu sesuai dengan yang kita harapkan memperkuat kinerja KPK," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.

    Menurut Syarief, dewan pengawas KPK bisa mensupervisi dan bekerja sama dengan pimpinan KPK dengan baik. Dia juga mewanti-wanti agar dewan pengawas bisa membuktikan diri bahwa mereka bukan perpanjangan tangan pemerintah.

    "Tentunya harapan kami, bisa menepis pandangan orang lain bahwa dewan pengawas bisa jadi perpanjangan tangan dari pemerintah," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.

    Keberadaan dewan pengawas KPK memang menjadi perdebatan. Kelompok masyarakat sipil menilai dewan pengawas bisa menghambat kinerja KPK karena wewenangnya yang kelewat dominan.

    Sedangkan di kalangan partai-partai, mekanisme pengangkatan dewan pengawas KPK sebelumnya juga diperdebatkan. Sejumlah partai tak setuju dewan pengawas KPK ditunjuk sepenuhnya oleh presiden, lantaran khawatir hal ini membuka ruang intervensi pemerintah.

    Syarief lantas mengajak semua pihak untuk tak berprasangka buruk terhadap dewan pengawas KPK yang baru dilantik. Kata dia, mereka harus diberi kesempatan terlebih dulu untuk membuktikan dirinya.

    Presiden Jokowi melantik lima dewan pengawas KPK, yakni mantan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Albertina Ho; mantan Hakim Agung, Artidjo Alkostar; peneliti LIPI, Syamsuddin Haris.

    Kemudian Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Harjono; dan mantan jaksa dan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean. Dewan pengawas ini diketuai oleh Tumpak Hatorangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.