Puji Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi, NasDem: Berintegritas

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.

    Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi NasDem, Taufik Basari mengapresiasi Dewan Pengawas KPK pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Taufik menilai figur-figur pilihan Jokowi itu memiliki rekam jejak yang baik dan bersih.

    "Berintegritas, memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana, dan independen," kata Taufik kepada wartawan, Jumat, 20 Desember 2019.

    Presiden Jokowi melantik dewan pengawas dan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada pukul 15.00 WIB hari ini. Lima orang yang didapuk menjadi dewan pengawas ialah mantan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Albertina Ho; mantan Hakim Agung, Artidjo Alkostar.

    Kemudian peneliti LIPI, Syamsuddin Haris; Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Harjono; dan mantan jaksa dan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean.

    Adapun lima pimpinan KPK yang dilantik hari ini adalah Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.

    Taufik Basari mengatakan, pimpinan dan dewan pengawas KPK memiliki tantangan menjawab keraguan publik. Dia meminta pimpinan dan dewan pengawas KPK membuktikan bahwa UU KPK hasil revisi tidak melemahkan lembaga antirasuah itu.

    "Pimpinan dan dewan pengawas KPK harus mampu menunjukkan bahwa justru kinerja KPK yang baru akan tetap optimal dan bahkan bisa lebih baik," ujar dia.

    Taufik menyampaikan harapannya agar pimpinan KPK yang baru bisa mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas dan membangun sistem pencegahan korupsi. Dia juga mendorong KPK lebih bersinergi dengan aparat penegak hukum lain.

    Kepemimpinan KPK periode 2019-2023 diragukan publik karena diisi figur yang diragukan rekam jejaknya dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan dewan pengawas yang terlalu dominan juga dikhawatirkan menghambat kinerja KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.