Mengenal Tumpak Hatorangan yang Jadi Dewan Pengawas KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Pengawas KPK yang juga mantan Komisioner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean tiba di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

    Dewan Pengawas KPK yang juga mantan Komisioner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean tiba di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Tumpak Hatorangan Panggabean, Wakil Ketua KPK tahun 2003 dipilih Presiden Joko Widodo menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas KPK.

    Tumpak lahir di Sanggau, Kalimantan Barat pada 29 Juli 1943. Ia memulai karier di bidang hukum pada 1973 setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak.

    Tahun 1991-1993, Tumpak diminta untuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun. Dia juga sempat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kajari Dili dan Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik pada Jaksa Agung Muda Intelijen periode 1996-1997.

    Selain itu, Tumpak Hatorangan juga sempat menjabat sebagai Asintel Kejati DKI Jakarta. Setahun kemudian, Tumpak Hatorangan diangkat menjadi Wakajati disusul dengan jabatan Kajati Maluku tahun 1999, Kajati Sulawesi Selatan tahun 2000, dan sebagai Sesjampidsus tahun 2001. Tumpak lalu dipercaya menjadi Jaksa di Kejaksaan Agung hingga 2003.

    Pada 2008, Tumpak diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) berdasarkan Keputusan Meneg BUMN. Setahun setelah itu, Tumpak ditugaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali ke KPK untuk menjadi Plt Ketua KPK 2009-2010.

    Saat itu, dia diminta untuk menjadi Plt ketua karena ketua Antasari Azhar terjerat hukum. Pada 2010, dia digantikan oleh Busyro Muqoddas. Tumpak kembali muncul pada 2015, ketika dia ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Tim Sembilan untuk menyelesaikan kisruh Polri-KPK saat itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dijen Imigrasi Ronny Sompie Dicopot Terkait Harun Masiku

    Pencopotan Ronny Sompie dinilai sebagai cuci tangan Yasonna Laoly, yang ikut bertanggung jawab atas kesimpangsiuran informasi kasus Harun.