Syarif Sebut Calon Dewan Pengawas KPK Punya Rekam Jejak Baik

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, menyebut mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, hakim Albertina Ho, dan mantan ketua KPK Taufiqurachman Ruki mempunyai rekam jejak baik. Tiga nama itu diusulkan menjadi calon anggota Dewan Pengawas KPK.

    "Ya berterima kasih kalau beliau-beliau yang terpilih jadi anggota dewan pengawas di KPK mereka memiliki rekam jejak yang baik," kata Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019.

    Menurut dia, Syarif menyatakan bahwa lembaganya tak pernah mengusulkan nama-nama yang akan menjadi calon anggota Dewas KPK kepada Presiden Jokowi. "Tidak ada surat yang dari KPK untuk mengusulkan beberapa nama." Namun, kata dia, jika tiga nama itu benar-benar diusulkan maka ia menyambut baik. 

    "Misalnya ada orang yang tiga tadi ya saya pikir itu nama-nama yang baik tetapi kan kami belum tahu yang lainnya," ujar Syarif.

    Lima anggota anggota Dewas KPK rencananya akan dilantik bersama dengan lima orang komisioner KPK 2019-2023 hari ini pada Jumat, 20 Desember 2019. Dewan Pengawas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

    Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari menjelaskan Dewan Pengawas KPK adalah sistem yang buruk, tetapi hendak ditutupi dengan orang-orang baik. "Ibarat meja makan, tudung makannya bagus dan indah tetapi makanan di dalamnya basi."

    ANTARA | HALIDA BUNGA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.