Empat Prediksi Pusako Soal Kondisi KPK di Bawah Dewan Pengawas

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Gedung KPK

    Ilustrasi Gedung KPK

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari menjelaskan empat prediksi yang akan terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ada undang-undang baru dan Dewan Pengawas KPK.
    Pertama, Feri menjelaskan, di bawah UU Nomor 19 Tahun 2019, Pimpinan KPK tidak lagi menjadi struktur tertinggi lembaga, tetapi Dewan Pengawas. Pasal 21 ayat (1) UU KPK meletakkan pimpinan KPK di bawah Dewan.

    "Sehingga di era Pak Firli, posisi pimpinan KPK tidak terlalu signifikan karena bukan lagi berstatus sebagai penanggungjawab kelembagaan, bahkan bukan penyidik, dan penuntut umum," kata Feri kepada Tempo pada Jumat, 20 Desember 2019. Dewan Pengawas akan mendominasi di setiap lini karena akan menentukan putusan akhir setiap tindakan pimpinan dan pegawai KPK.

    Dewan Pengawas KPK bahkan bisa menentukan pelanggaran etik. Tetapi, Dewan Pengawas bisa pula menjadi masalah serius jika ditempati orang-orang bermasalah. “Terutama karena sistem yang dibangun undang-undang baru sangat buruk karena menempatkan orang-orang presiden," ujar Feri.

    Kedua, kewenangan penghentian penyidikan (SP3) adalah kewenangan yang tidak serta-merta. Tidak berarti perkara-perkara yang sudah ditangani selama dua tahun dan belum ada perkembangan, dapat di SP3. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan UU yang menyatakan bahwa KPK "dapat" menerbitkan SP3. Kata dapat itu bermakna bisa ya bisa tidak, bergantung subjektivitas KPK. "Karena pimpinan KPK bukan penyidik dan penuntut umum, maka yang menentukan keluar atau tidaknya SP3 harus penyidik dan penuntut umum dan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas."

    Ketiga, Feri menyebut sinergitas akan menjadi sebuah keharusan. Sebab tanpa Dewan Pengawas, pimpinan KPK hanyalah penyelenggara administratif. Sedangkan, Dewan akan sangat menentukan seluruh hal di KPK. Mulai dari tindakan pro-justisia, hingga mengawasi etik pimpinan, dan pegawai KPK. "Itu sebabnya Pimpinan KPK tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa bersinergi dengan Dewas."

    Keempat, Feri menegaskan, orang-orang positif dalam Dewan Pengawas tentu akan membawa nuansa positif. Namun, problematika KPK bukan dilatarbelakangi figur yang mengisi jabatan Dewan, melain sistem yang terbangun dalam UU KPK yang buruk.

    Feri menyebut, UU KPK memuat terlalu banyak tahapan yang tidak perlu dalam upaya melawan pelaku korupsi. Menurut dia, Dewan Pengawas KPK adalah sistem yang buruk, tetapi hendak ditutupi dengan orang-orang baik. "Ibarat meja makan, tudung makannya bagus dan indah tetapi makanan di dalamnya basi."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...