Ketua DKPP, Harjono, Jadi Dewan Pengawas KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DKPP Harjono (kanan) memberikan cendera mata kepada mantan anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat konferensi pers terkait dengan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DKPP unsur Bawaslu di gedung Bawaslu, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. DKPP melakukan PAW <i>ex officio</i> unsur Bawaslu sebagai anggota DKPP, dari semula Ratna Dewi Pettalolo menjadi Fritz Edward Siregar, dengan masa jabatan 2018-2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DKPP Harjono (kanan) memberikan cendera mata kepada mantan anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat konferensi pers terkait dengan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DKPP unsur Bawaslu di gedung Bawaslu, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. DKPP melakukan PAW ex officio unsur Bawaslu sebagai anggota DKPP, dari semula Ratna Dewi Pettalolo menjadi Fritz Edward Siregar, dengan masa jabatan 2018-2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan melantik lima anggota Dewan Pengawas KPK pada Jumat, 20 Desember 2019. Jokowi belum membeberkan siapa saja yang akan mengisi pos tersebut.

    Sejauh ini sudah ada empat nama kandidat Dewan Pengawas KPK 2019-2023 yang beredar di masyarakat. Mereka adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

    Menurut informasi yang dihimpun Tempo, satu nama lagi adalah Ketua Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu Harjono. Ketika dikonfirmasi, Harjono membenarkan akan dilantik menjadi Dewan Pengawas KPK. "Ya, setelah Salat Jumat," kata dia lewat pesan singkat Jumat, 20 Desember 2019.

    Nama-nama yang bakal mengisi posisi Dewan Pengawas KPK pada periode awal akan ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 A ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

    Keberadaan dewan pengawas KPK ini menuai banyak kritik. Salah satunya, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko yang melihat kode etik Dewan Pengawas terlalu longgar sehingga rawan intervensi politik ke KPK. Ia khawatir KPK tak lagi independen karena keberadaan dewan ini. “Ini penjinakan KPK,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.