DPR dan Pemerintah Diyakini Cuma Mampu Sahkan 11 RUU Setahun

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pesimistis Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bisa merampungkan 50 Rancangan Undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. PSHK mencatat, pada periode 2014-2019 DPR dan pemerintah paling banter hanya bisa merampungkan 11 RUU dalam satu tahun.

"Kemampuan DPR dan pemerintah maksimal sebelas per tahun," kata Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi di kantornya, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019. Artinya, jumlah RUU yang diperkirakan bisa disahkan dalam lima tahun adalah 55 RUU.

Fajri menilai target 248 RUU 2020-2024 yang dibuat DPR terlalu berlebihan. DPR terlalu terburu-buru menyusun prolegnas sejak November hingga awal Desember. Fajri menilai jangka waktu itu terlalu singkat dan tidak ideal.

"Saya rasa penyusunan prolegnas hanya dalam beberapa bulan itu tidak ideal, apalagi ini menyusun untuk lima tahun ke depan." Semestinya DPR menggunakan waktu satu tahun pertama untuk fokus menyusun prolegnas.

Dia menganggap tidak masalah jika sepanjang 2020 Dewan belum mulai membahas rancangan undang-undang, kecuali yang dianggap mendesak. Misalnya DPR dan pemerintah fokus membahas tiga RUU omnibus law saja, sedangkan RUU lain mulai dibicarakan pada 2021. "Saya pikir oke kalau itu dianggap urgent, fokus aja di situ. Yang lain biarlah disusun dalam Prolegnas 2021."

DPR sedianya mengesahkan Prolegnas prioritas 2020 pada rapat paripurna Selasa lalu, 17 Desember 2019. Namun pengesahan itu ditunda dan baru akan dilakukan pada masa sidang berikutnya Januari mendatang.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, Dewan kemungkinan akan memangkas jumlah RUU Prolegnas prioritas 2020. Supratman berujar akan membicarakan hal tersebut bersama fraksi-fraksi dan pemerintah.

"Kemungkinan berkurang, kalau bertambah sih tidak. Kami mau supaya fraksi-fraksi mau lebih realistis," kata Supratman kepada Tempo, Kamis, 19 Desember 2019. Meski begitu, Supratman enggan merujuk catatan PSHK ihwal kemampuan DPR dan pemerintah merampungkan maksimal 11 RUU dalam satu tahun. Menurut dia, berapa banyak RUU Prolegnas 2020 bergantung pada hasil kesepakatan pemerintah dan fraksi-fraksi.







Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

13 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

13 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

16 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

19 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

20 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

20 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.