DPR dan Pemerintah Diyakini Cuma Mampu Sahkan 11 RUU Setahun

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pesimistis Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bisa merampungkan 50 Rancangan Undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. PSHK mencatat, pada periode 2014-2019 DPR dan pemerintah paling banter hanya bisa merampungkan 11 RUU dalam satu tahun.

    "Kemampuan DPR dan pemerintah maksimal sebelas per tahun," kata Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi di kantornya, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019. Artinya, jumlah RUU yang diperkirakan bisa disahkan dalam lima tahun adalah 55 RUU.

    Fajri menilai target 248 RUU 2020-2024 yang dibuat DPR terlalu berlebihan. DPR terlalu terburu-buru menyusun prolegnas sejak November hingga awal Desember. Fajri menilai jangka waktu itu terlalu singkat dan tidak ideal.

    "Saya rasa penyusunan prolegnas hanya dalam beberapa bulan itu tidak ideal, apalagi ini menyusun untuk lima tahun ke depan." Semestinya DPR menggunakan waktu satu tahun pertama untuk fokus menyusun prolegnas.

    Dia menganggap tidak masalah jika sepanjang 2020 Dewan belum mulai membahas rancangan undang-undang, kecuali yang dianggap mendesak. Misalnya DPR dan pemerintah fokus membahas tiga RUU omnibus law saja, sedangkan RUU lain mulai dibicarakan pada 2021. "Saya pikir oke kalau itu dianggap urgent, fokus aja di situ. Yang lain biarlah disusun dalam Prolegnas 2021."

    DPR sedianya mengesahkan Prolegnas prioritas 2020 pada rapat paripurna Selasa lalu, 17 Desember 2019. Namun pengesahan itu ditunda dan baru akan dilakukan pada masa sidang berikutnya Januari mendatang.

    Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, Dewan kemungkinan akan memangkas jumlah RUU Prolegnas prioritas 2020. Supratman berujar akan membicarakan hal tersebut bersama fraksi-fraksi dan pemerintah.

    "Kemungkinan berkurang, kalau bertambah sih tidak. Kami mau supaya fraksi-fraksi mau lebih realistis," kata Supratman kepada Tempo, Kamis, 19 Desember 2019. Meski begitu, Supratman enggan merujuk catatan PSHK ihwal kemampuan DPR dan pemerintah merampungkan maksimal 11 RUU dalam satu tahun. Menurut dia, berapa banyak RUU Prolegnas 2020 bergantung pada hasil kesepakatan pemerintah dan fraksi-fraksi.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.