3. Integritas Dewan Pengawas disorot
Tim transisi KPK menyoroti integritas Dewan Pengawas. Sebabnya, tak seperti pimpinan KPK, anggota Dewan Pengawas tidak dilarang bertemu dengan pihak-pihak yang tengah berperkara di KPK.
Dewan Pengawas juga tidak dilarang rangkap jabatan, bahkan untuk menjadi komisaris, direksi, atau pengurus yayasan tertentu. Hal ini menurut tim berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
4. Rentan intervensi politik
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko menilai kode etik Dewan Pengawas dibuat lemah karena memang dewan ini dibentuk untuk membuka pintu intervensi politik ke KPK. Ia khawatir KPK tak lagi independen karena keberadaan dewan ini. “Ini penjinakkan KPK.”
Dalam lain kesempatan, Direktur Pusat Kajian Konstitusi Feri Amsari mengatakan pemilihan Anggota Dewan Pengawas yang memiliki integritas sebenarnya bisa meminimalisasi dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh keberadaan Dewan Pengawas.
Namun, ia pesimistis Jokowi bakal melakukan itu. Sebab, menurut dia, Jokowi adalah salah satu pihak yang memotori pelemahan KPK melalui revisi UU. Ia menduga Jokowi akan menempatkan orang-orang yang dapat mengakomodasi agendanya untuk menjadi dewan pengawas. “Saya tidak akan terlalu percaya pada pernyataan dari Istana.”