Jusuf Kalla: Pendekatan Sosial Diperlukan Akhiri Konflik Papua

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Guru Besar UGM Koentjoro, Jusuf Kalla dan Rektor UGM Panut Mulyono, Foto/Syaifullah

    Ketua Dewan Guru Besar UGM Koentjoro, Jusuf Kalla dan Rektor UGM Panut Mulyono, Foto/Syaifullah

    TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pendekatan sosial perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik di Papua.

    "Masih membutuhkan suatu upaya sosial dan pendidikan yang lebih baik," kata Kalla saat jumpa pers seusai menerima Hamengku Buwono IX Award di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Kamis.

    Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk membangun bumi Cendrawasih.

    Namun, kata dia, masih diperlukan pemecahan persoalan sosial agar masyarakat Papua dapat merasakan bahwa pembangunan itu memiliki dampak terhadap kehidupan mereka.

    Sampai sekarang, ia mengakui pembangunan di Papua masih kerap dianggap belum memadai. Meski secara materi, menurut Kalla, pembangunan di sana sudah luar biasa.

    "Sebenarnya secara materi luar biasa, berarti ada masalah sosial yang lebih kita harus perhatikan dalam kasus Papua ini," kata dia.

    Menurut dia, konflik ada di mana-mana dan masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. Meski demikian, seluruhnya harus diselesaikan dengan upaya yang bermartabat. "Harus diselesaikan dengan suatu 'dignity' (martabat)," kata dia.

    Jusuf Kalla memperoleh anugerah Hamengku Buwono IX Award 2019 pada acara puncak peringatan Dies Natalis ke-70 UGM di Grha Sabha Pramana, Kamis (19/12).

    Berdasarkan kutipan Keputusan Rektor UGM Nomor 2918/UN1.P/KPT/HUKOR/2019 , Kalla dinilai berjasa besar dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas berpikir dan kesejahteraan masyarakat serta berperan aktif bagi kemajuan, kemakmuran dan perdamaian umat manusia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.