Polri: Media yang Pentingkan Rating Bisa Ganggu Stabilitas

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan hasil investigasi kasus penyiraman penyidik KPK, Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Kadiv Humas Polri bersama Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Polri menyerahkan rekomendasi hasil investigasi pengusutan kasus penyiraman Novel Baswedan kepada Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian dan selanjutnya akan dipelajari terlebih dahulu oleh Kapolri. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan hasil investigasi kasus penyiraman penyidik KPK, Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Kadiv Humas Polri bersama Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Polri menyerahkan rekomendasi hasil investigasi pengusutan kasus penyiraman Novel Baswedan kepada Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian dan selanjutnya akan dipelajari terlebih dahulu oleh Kapolri. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal mengimbau kepada seluruh media massa yang ada di Indonesia untuk paham akan tugasnya.

    Sebab, media memiliki peran cukup besar untuk memengaruhi persepsi publik. "Tapi ketika media hanya melihat benefit atau rating, maka pemberitaan yang dihasilkan bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional," kata Iqbal di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 19 Desember 2019.

    Sehingga Polri, kata Iqbal, mempunyai kepentingan untuk menggandeng seluruh bagian hubungan masyarakat di kementerian atau lembaga, serta masyarakat, agar ke depan seluruh pemberitaan memiliki satu tujuan.

    "Kita harus memajukan Indonesia dengan melakukan tugas kehumasan dengan me-manage media secara sinergi," ucap Iqbal.

    Selain media massa, Iqbal juga menuturkan bahwa ada media lain yang kini memiliki peran besar untuk memengaruhi publik, yakni media sosial. Ia menyebut potensi konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri kerap disebabkan oleh media sosial.

    "Perkembangan teknologi informasi yang menampilkan kecepatan, kebebasan, keterbukaan informasi publik tanpa batas, dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma yang dijunjung tinggi oleh budaya bangsa Indonesia," ujar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Inspektur Jenderal Agus Andrianto di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.