YLBHI: Arah Pembangunan Periode Pertama Jokowi ala Orde Baru

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk RPJMN menilai periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2014-2019 menunjukkan arah pembangunan menuju model Orde Baru. "Kami melihat selama periode pertama Jokowi menunjukkan dia melakukan pembangunan ala Orde Baru," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Manajemen Pengetahuan Siti Rakhma Mary di Kekini, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019.

    Alasannya, model pembangunan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi. Watak pembangunan di periode pertama Jokowi juga dilakukan dengan upaya untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, memfasilitasi entitas atau kelompok bisnis, serta penggenjotan proyek infrastruktur yang masif.

    Segala rintangan untuk pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi akan diberangus, dengan membentuk hukum yang pro pemodal dan memudahkan investasi. "Serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat dengan dalih penegakkan hukum," kata  Rakhma.

    Koalisi Masyarakat melihat perlindungan hak asasi manusia semakin melemah akibat proyek pembangunan yang masif dan terstruktur di seluruh tempat. Pemberantasan korupsi juga diperlemah, dan kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak selesai.

    Koalisi Masyarakat Sipil mencatat sejumlah isu khusus yang menjadi kegagalan pemerintahan Jokowi. Misalnya, kegagalan mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ketimbang menyelesaikan dua RUU itu, pemerintah justru menciptakan regulasi yang pro investasi, seperti RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Sumber Daya Air.

    Revisi regulasi juga memperkuat kewenangan aparat hukum, seperti revisi UU Ormas dan antiterorisme. "Pemerintah menyusun RKUHP yang tidak sesuai dengan partisipasi masyarakat." 

    Koalisi mencatat ada 49 kasus dalam tiga tahun, 55 orang korban, dan 16 meninggal dunia karena kekerasan, kriminalisasi, penyalahgunaan wewenang, dan penyiksaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.