TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Indonesia tidak bisa mendiamkan perlakuan pemerintah Cina yang diduga diskriminatif terhadap komunitas muslim Uighur. Namun di sisi lain Indonesia tidak bisa asal bertindak tanpa mengetahui peristiwa yang sebenarnya. "Kami tidak bisa mendiamkan peristiwa itu tapi juga kami harus tahu masalah yang sebenarnya," katanya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019.
Menurut Mahfud, pemerintah lewat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Cina sejak lama. Pemerintah RI mengedepankan langkah diplomatis halus ketimbang langsung konfrontatif. "Kami menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif."
Indonesia melalui organisasi kemasyarakatan juga sudah menyuarakan protes mengenai muslim Uighur kepada pemerintah Cina. "Kita cari jalan yang baik lah."
Menurut Mahfud, kawasan penduduk Islam di Cina tidak hanya terletak di Uighur saja tapi ada di banyak wilayah lain. Ia bercerita telah mengunjungi daerah selain Uighur di Cina dan melihat masyarakat muslim di sana baik-baik saja. "Tapi kalo di Uighur terjadi begitu, ada apa? Kami harus mencoba lebih objektif melihat seluruh persoaan itu."
Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah berlangsung lama. Para ahli dan aktivis PBB mengatakan sedikitnya satu juta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017, seperti dilaporkan Reuters.
Selain itu, pemerintah Cina dikabarkan melarang etnis muslim Uighur dan warga muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah. Larangan itu terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.
