Jokowi Kantongi Dewan Pengawas, ICW: Presiden Membual Soal Perpu

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nichola dan peneliti Indonesia Corruption Indonesia Kurnia Ramadhana dalam diskusi Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 di kantor ICW, Jakarta, Ahad, 12 Mei 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    Peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nichola dan peneliti Indonesia Corruption Indonesia Kurnia Ramadhana dalam diskusi Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 di kantor ICW, Jakarta, Ahad, 12 Mei 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya membual soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu KPK.

    Indikasinya, kata dia, Presiden Jokowi sudah mengantongi beberapa nama untuk menjadi Dewan Pengawas. Padahal, selama ini pegiat antikorupsi mendesak Jokowi mengeluarkan perpu untuk membatalkan keberadaan dewan pengawas KPK.

    "Jadi dengan kondisi seperti saat ini, semakin mempertegas bahwa wacana penerbitan Perpu hanya sekadar lip service atau bualan Presiden Jokowi semata," ujar Kurnia lewat keterangan tertulis pada Kamis, 19 Desember 2019.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui bahwa telah ada beberapa nama calon Dewas KPK di kantongnya. "Dewan Pengawas ya nama-nama sudah masuk tapi belum difinalkan karena kan hanya lima," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 18 Desember 2019.

    Jokowi memastikan, latar belakang karier Dewas KPK ini berasal dari hakim, jaksa, mantan pimpinan KPK, ekonom, akademisi, dan ahli pidana. "Saya kira itu namanya ya nanti ditunggu sehari saja kok, yang jelas nama-namanya nama yang baik lah, saya memastikan nama yang baik," ujarnya. 

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.