Mahfud Md Sebut Ada Jual Beli Pasal di Indonesia

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan kegiatan negara hukum hanya dua, yaitu membuat hukum dan melaksanakannya. Permasalahannya, kata dia, pembuatan dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih kacau.

    "Problem sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau. Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada," katanya saat membuka acara Merawat Semangat Hidup Bernegara yang dilaksanakan Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019.

    Padahal, menurut Mahfud, hukum adalah jalan tengah untuk menjaga demokrasi tidak kebablasan yang berujung pada anarkistis. "Antara demokrasi dan anarki itu muncul yang namanya nomokrasi, negara hukum. Anda boleh bicara apa saja tapi ada hukumnya yang diatur melalui proses demokratis," kata dia.

    Selain jual-beli pasal, masalah pembuatan hukum di Indonesia adalah tumpang tindih antara satu peraturan dan yang lainnya. Tumpang tindih ini yang saat ini menjadi salah satu fokus perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Sementara di level pelaksanaan hukum, Mahfud mengakui jika masih jauh dari rasa keadilan. "Sering ditabrak oleh formalitas-formalitas hukum, oleh otoritas-otoritas yang mengatakan 'kamu berpendapat begitu, kami, kan, yang memutuskan', misalnya. Lalu timbul rasa ketidakdilan. Inilah penegakkan hukum," ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?