TEMPO.CO, Balikpapan - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab tudingan bagi-bagi proyek dalam rencana pemindahan ibu kota negara.
Ia mengatakan proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur memang harus dibagi-bagi ke pihak di luar pemerintahan. "Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek. Ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri. APBN habis lah," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan di Hotel Novotel, Kalimantan Timur, Rabu, 18 Desember 2019.
Jokowi mengatakan, pembangunan dengan anggaran yang besar jangan sampai mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah, kata dia, justru ingin mencari sumber pendanaan yang dilakukan semua negara pada umumnya. "Tidak memberi beban ke negara, tapi barang jadi," katanya.
Sumber pendanaan itu bisa didapat melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta. Jokowi menyebutkan, sejumlah investor ada yang menawarkan pembangunan transportasi yang tidak menggunakan energi fosil. "Bagus. Saya tanya berapa hitungannya. Oh, hitungannya masih, silakan kontestasi saja lah," ujarnya.
Selain itu, ada juga investor yang menawarkan pembangunan universitas di lokasi ibu kota baru. "Ya silakan. Ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-APBN bisa. Dan ini yang sedang kita kembangkan, artinya yang dibangun trust, kepercayaan ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung."
Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke sebagian wilayah di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini diperkirakan menelan biaya hingga Rp 466 triliun, dengan 19 persen berasal dari APBN.
Pembangunan ibu kota baru ini akan menggunakan skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya dengan KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN.
