INFO NASIONAL — Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, berkunjung ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dalam rangka "Serap Aspirasi" membahas berbagai masalah kebangsaan terutama wacana Amandemen Terbatas soal GBHN, di Baruga Lounge, kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, Selasa, 17 Desember 2019.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengapresiasi upaya Pimpinan MPR menemui dan membuka ruang berbagai elemen bangsa untuk urun rembug menyampaikan buah pikiran masing-masing terkait amandemen terbatas GBHN tersebut.
Dalam perbincangan yang hangat dan akrab itu, kepada Syarief Hasan, Nurdin Abdullah menyampaikan beberapa buah pikiran atau masukan penting terkait wacana besar tersebut. Yakni, amandemen terbatas UUD terkait keberadaan GBHN adalah wacana penting bangsa yang berdampak luas untuk bangsa dan rakyat Indonesia.
Namun, menurutnya wacana tersebut mesti dipertimbangkan kembali. Beberapa alasan dikemukakan Nurdin antara lain, yang menjadi prioritas untuk diperhatikan negara saat ini bukanlah amandemen UUD, tetapi bagaimana menciptakan dan menguatkan sinergi antara pusat dan daerah terkait ide-ide dan pelaksanaan berbagai program untuk rakyat.
Lalu bagaimana memaksimalkan fungsi kepala daerah sebagai perwakilan pusat, agar betul-betul mampu mengkoordinasi semua kegiatan pembangunan di daerah masing-masing secara maksimal.
Merespons masukan Gubernur Sulsel, Syarief Hasan, mengatakan sangat memahaminya, terutama terkait bagaimana menciptakan sinergi antara pusat dan daerah, apalagi terkait erat dengan anggaran. “Tentu saja membutuhkan koordinasi dan sinergitas yang kuat. Sehingga pada ujungnya, serapan anggaran akan sesuai dengan hasil dan manfaat yang dirasakan rakyat,” ujar Syarief.
Dalam kesempatan itu, kepada Nurdin Abdullah, politisi partai Demokrat ini menyampaikan bahwa masukan dari Nurdin, memang berbeda dengan masukan dari Rektor dan para Dekan Universitas Hasanuddin Makassar, yang sempat disambangi sehari sebelumnya.
"Dalam pertemuan selama tiga jam tersebut, Rektor dan para Dekan Unhas mengeluarkan beberapa pokok-pokok pikiran antara lain menyatakan bahwa Indonesia memang butuh amandemen terbatas terkait GBHN. Memang pasti ada pro dan kontra terkait amandemen, tapi yang saya lihat bukan sebagai konflik, namun merupakan implementasi demokrasi yang baik dan perlu dihargai," ujarnya.
Pada intinya, tambah Syarief Hasan, setiap masukan dari berbagai elemen bangsa, termasuk dari Unhas dan Gubernur Sulsel, sangat dihargai dan diterima dengan baik oleh MPR. Seluruh masukan dari berbagai elemen bangsa apapun itu, akan ditampung menjadi materi pembahasan yang mendalam di MPR. (*)
