Cuci Uang di Kasino, KPK: PPATK Ingatkan Agar Tak Sakit Gigi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mendampingi penyidik KPK yang menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan dua tersangka yaitu, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Risyanto Suanda dan  Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mendampingi penyidik KPK yang menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan dua tersangka yaitu, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menilai tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap modus pencucian uang lewat kasino sudah benar.

    Menurut dia, pengungkapan temuan itu merupakan bagian dari pencegahan. "Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Badar (Ketua PPATK Ki Agus Badaruddin) itu sudah benar, dia mengingatkan tolong dihentikan, percuma, daripada negara rugi," kata Saut di kantornya, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

    Saut menilai tindakan PPATK itu bak menasihati orang supaya tidak sakit gigi. PPATK, menurut dia, hanya ingin mengingatkan agar pelaku tak melanjutkan tindakannya tersebut.

    "PPATK menyampaikan itu ke publik, bahwa ada kecenderungan baru, saya tahu lho ini, tolong hentikan, itu sudah benar," kata dia.

    Saut berkata KPK banyak dibantu oleh PPATK dalam hal informasi transaksi keuangan. Hanya saja, kata dia, informasi yang disampaikan PPATK itu sifatnya rahasia, sehingga tak mungkin KPK mengungkapkannya ke publik.

    Sebelumnya, PPATK mengatakan telah mendeteksi modus pencucian uang dengan gaya baru melalui kasino. Menurut Badar, modus ini ditengarai dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Jumlah uang yang berputar mencapai Rp 50 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.